Tak Cuma Sekali, Demokrat Ternyata Sering Diberi Harapan Palsu Jelang Pilpres

Partai Demokrat merasa diberi harapan palsu oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies.

Usai menelan kekecewaan karena merasa dikhianati, Demokrat langsung menggelar Rapat Majelis Tinggi pada Jumat (1/9/2023) yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Demokrat juga sepakat untuk hengkang dari koalisi pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

SBY merasa Partai Demokrat ditikung dan ditinggalkan mitra politik. Kendati demikian, SBY bersyukur karena kejadian ini jauh sebelum waktu pendaftaran calon.

“Memang kita (Demokrat) ditikung dan ditinggalkan seperti ini sekarang. Bayangkan kalau ditikungnya ditinggalkannya satu-dua hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa? Kita masih ditolong oleh Allah," ujar SBY di Cikeas, Bogor, Jumat (1/9/2023). 

Jauh sebelum ditikung Anies, Demokrat ternyata juga kerap diberi harapan palsu. Pada Pilpres 2014 dan 2019 hingga pada akhirnya mereka gagal mengajukan calon.

Jejak Demokrat Diberi Harapan Palsu

Harapan palsu yang diterima Partai Demokrat saat ini, seolah mengulang kejadian di masa lalu. Diketahui bahwa pada Pilpres 2014, partai berlambang mercy tersebut kerap gagal mengusung jagoannya. Kala itu, mereka berupaya membangun koalisi.

Namun, elektabilitas Demokrat anjlok jelang Pemilu 2014 karena kasus korupsi yang dilakukan sejumlah elite. SBY bahkan sampai turun gunung dengan menjadi Ketum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Bali pada 30 Maret 2013. 

Baca Juga: Cabut Dari Koalisi Perubahan, AHY Agendakan Sejumlah Pertemuan, Dengan Siapa?

SBY kala itu menggantikan posisi Anas Urbaningrum yang terjerat kasus korupsi. Sayangnya, suara Demokrat tetap tidak bisa diselamatkan. Mereka hanya mampu berada di peringkat keempat dengan perolehan suara nasional sebesar 10,19 persen.

Akibatnya, mereka tidak bisa mengusung capres sendiri karena syarat presidential threshold adalah 20 persen. Hal ini membuat Demokrat tidak memiliki mitra koalisi. Meski begitu, mereka akhirnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta Radjasa. 

Sementara itu, pada Pilpres 2019, Partai Demokrat sempat bergerilya untuk memenangkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka berupaya agar Prabowo bisa meminang AHY menjadi cawapresnya. Hubungan kedua partai ini pun sempat intens. 

Namun sayang, Partai Gerindra dan mitra koalisinya, yakni PAN dan PKS tidak memilih AHY. Koalisi Indonesia Adil Makmur itu justru mengajukan calon pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Hal itu lantas membuat sejumlah elite Partai Demokrat merasa kesal. 

Salah satunya Andi Arief yang menjuluki Prabowo sebagai “Jenderal Kardus”. Partai Demokrat saat itu juga menyinggung isu mahar Rp500 miliar untuk PKS dan PAN demi mengizinkan Sandiaga Uno maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Tudingan itu langsung dibantah oleh PKS dan PAN. Kini, jelang Pilpres 2024, Partai Demokrat kembali diberikan harapan palsu usai bergabung dengan KPP untuk mengusung Anies. Mitranya, NasDem memilih Cak Imin sebagai cawapres.