Warga Bali Marah Lapangan Pekerjaan Direbut Orang Rusia dan Ukraina, Kementerian Turun Tangan?

Suara Denpasar – Masyarakat Bali marah dan bereaksi keras lantaran pekerjaan mereka diambil alih oleh orang Rusia dan Ukraina.
Bukan hanya itu saja, masyarakat Bali pun menuduh bahwa orang Rusia dan Ukraina yang datang ke Indonesia karena takut sehingga memilih kabur dari perang dan ancaman wajib militer.

Dikutip Suara Denpasar dari Al-Jazeera, buntut dari kejadian tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan bahwa dia telah meminta pemerintah pusat di Jakarta untuk mengakhiri hak istimewa visa-on-arrival bagi warga Rusia dan Ukraina di tengah meningkatnya keluhan dari penduduk setempat.

“Mengapa kedua negara ini? Keduanya sedang berperang, sehingga tidak aman di negara mereka, dan mereka berduyun-duyun ke Bali. Banyak dari mereka yang datang ke Bali bukan untuk bersantai, tapi untuk mencari kenyamanan, termasuk untuk bekerja,” kata Wayan Koster seperti dikutip dari Al-Jazeera, Jumat (17/3/2023).

Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Pariwisata Indonesia, Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya akan meninjau permintaan Gubernur Bali, Wayan Koster sekaligus memastikan orang Rusia dan Ukraina yang "berulah dan membuat masalah”.

Sejak Kremlin mengumumkan mobilisasi sebagian cadangan militer pada bulan September lalu, menurut angka yang dikumpulkan oleh bandara internasional Bali, hampir 60.000 orang Rusia tiba di Bali sejak tahun lalu dan setiap bulannya hampir 20.000 orang masuk ke Bali.

Beberapa orang Rusia telah bekerja di pulau itu sebagai penata rambut, babysitter, supir taksi atau bahkan pekerja seks.

Serta seringkali, pihak berwenang mendapati orang-orang tersebut tanpa visa kerja yang diwajibkan secara hukum.

Dengan adanya kejadian dan keluhan masyarakat Bali mengenai kejadian tersebut, Wayan Koster selaku Gubernur Bali akan cepat bergerak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Awal bulan ini, Pemerintah Provinsi Bali mengumumkan pembentukan gugus tugas yang terdiri dari polisi dan pejabat dari kementerian tenaga kerja, industri dan perdagangan untuk menindak pekerja yang tidak berdokumen.

Baca Juga: 7 Potret Ketampanan Putra Sulung Charly Van Houten yang Meresahkan Kaum Hawa, Mirip Ayahnya Gak?

Pada minggu pertama, gugus tugas sudah menangkap enam turis, dan semuanya merupakan orang Rusia.

Keenam orang tersebut diketahui sudah memiliki pekerjaan. tiga orang berprofesi sebagai pekerja seks, dua instruktur mengemudi sepeda motor dan seorang pelatih tenis.

Semakin banyaknya orang luar yang tidak memiliki dokumen yang sah secara hukum untuk bekerja di Indonesia khususnya di Bali, akan mengancam bisnis dan kehidupan warga lokal.

“Saya berharap pihak berwenang tidak lagi menutup mata terhadap orang asing yang memanfaatkan keramahtamahan kami,” kata Zee Putro, salah satu pemilik Aktivitas Luar Ruangan, sebuah perusahaan wisata yang berspesialisasi dalam pendakian gunung.

Putro mengklaim bahwa tidak hanya bisnisnya, tetapi seluruh industri terancam oleh masuknya Rusia.

“Pertama, mereka menghubungi saya untuk meminta 'berkolaborasi', yang berarti mereka ingin memperkenalkan tamu baru untuk mendapatkan komisi. Mereka ingin kami bekerja untuk mereka di lapangan.

“Tapi mereka juga ada di lapangan. Terakhir kali saya mendaki ke puncak Gunung Agung, saya melihat banyak orang Rusia memandu orang Rusia lainnya tanpa pemandu lokal meskipun pemandu lokal diwajibkan oleh undang-undang. Orang Rusia sepertinya tahu segalanya tentang gunung itu. Saya pikir mereka mendaki gunung sebelumnya dengan pemandu lokal dan mengingat semua rute, masalah keamanan, faktor angin, waktu dan bahaya. Menyedihkan karena banyak local guide yang tidak bekerja.” ungkapnya.

Juda Purba, seorang instruktur selancar di Bali, menggemakan sentimen serupa.

“Orang asing biasa bekerja di pantai tanpa izin. Ketika kami bertanya apakah mereka sedang bekerja, mereka mengklaim bahwa mereka bersama seorang teman, jadi pelajaran selancar itu gratis. Tapi kami tahu mereka menghasilkan uang dari itu. Ini tidak adil karena mereka tidak membayar pajak. Pihak berwenang perlu menangani ini.” Tutur Purba. (*/Dinda)