Suara Denpasar - Belum lama ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ajak warga untuk tidak melakukan buka bersama (bukber). Hal tersebut, menurutnya, sebagai upaya pencegahan pandemi.
“Kita menuju endemi, sehingga kita harus berhati-hati dan waspada,” kata Ganjar Pranowo, dilansir dari Suara.com, Jumat (24/3/2023).
Ganjar Pranowo kemudian melanjutkan bahwa buka bersama (bukber) itu mestinya dimaknai sebagai laku sederhana. Hal ini merujuk pada viralnya kasus pejabat yang bermewah-mewahan belakangan ini.
“Saya kira, buka bersama (bukber) mesti diartikan dalam sebuah kesederhanaan dan secukupnya saja,” kata Ganjar Pranowo.
Seperti diketahui bahwa belakangan, isu pejabat bermewah-mewahan memang sedang menjadi atensi publik luas. Hal ini, terutama, diawali dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, anak seorang pejabat pajak.
“Apalagi, beberapa hari kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan, kalau mengadakan buka, ya, buka yang sederhana, bersama keluarga tidak ada unsur pamernya, setuju saya,” ucap Ganjar Pranowo.
Sebagai tambahan informasi, bahwa pelarangan buka bersama (bukber) ini pada mulanya diinisiasi Pemerintah Pusat hanya untuk para Menteri beserta pejabat lainnya.
Pramono Anung, belakangan merilis Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang ditujukan kepada pejabat pemerintahan.
Di dalamnya, tercatat arahan Presiden Joko Widodo yang meniadakan kegiatan buka bersama bagi pejabat pemerintahan. Terlebih karena situasi saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.
Baca Juga: Kerusuhan Suporter PSIS, Ganjar Pranowo: Semua Kami Eval! Yoyok Sukawi Minta Maaf
"Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama bahwa (larangan) buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para menko, para menteri, kepala lembaga pemerintah," kata Pramono Anung, dilansir dari Antara, Jumat (24/3/2023). (Rizal/*)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Tensi Tinggi! Jose Mourinho Boikot Konferensi Pers Jelang Real Madrid vs Benfica
-
Gunung Dempo Masih Waspada, Warga Pagaralam Diminta Jangan Abaikan Imbauan Ini
-
Alfamart-Indomaret Tak Boleh Ekspansi, Kopdes Merah Putih Prabowo Takut Tersaingi?
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
Terkini
-
Penerimaan Pajak Naik 30,7% di Awal 2026, Negara Kantongi Rp 116,2 Triliun
-
Logika vs Durhaka: Mengapa Berargumen Sering Kali Dianggap Tidak Tahu Adab?
-
Pemerintah Batasi Pergerakan Kendaraan Demi Tekan Kemacetan Mudik Lebaran 2026
-
Pembagian THR Paling Lambat Kapan? Tidak Boleh Dicicil, Cek Batas Waktunya
-
2 Amunisi Naturalisasi Tambahan Malaysia dari Australia dan Brasil
-
Dari Teras Udayana sampai Jalan Majapahit: Mengintip Surga Kuliner Ramadan di Kota Mataram
-
Begini Kebijakan Kemenkeu RI Buntut Viralnya Dwi Sasetyaningtyas, LPDP Trending
-
Gubernur Jatim Dukung RSUD Dr Soetomo Ikuti Konferensi ACGME di Amerika Serikat
-
Beredar Surat 'Bebas' Kasat Narkoba Toraja Utara, Propam Polda Sulsel Buka Suara
-
Dirut Supertone Ngaku Untung 'Dikit' dari Laptop Chromebook di Tengah Kasus Korupsi Rp 2,18 Triliun