Tak Boleh Dukung Capres 2024 Gunakan Simbol Muhammadiyah, Anwar Abbas Ingatkan Ini

Suara Denpasar – Anwar Abbas, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak mengatasnamakan maupun menggunakan simbol Muhammadiyah untuk mendukung Capres 2024.

“Kalau ada di antara warga Muhammadiyah yang mau mendukung penggalangan kekuatan pemilih di tengah-tengah masyarakat, silahkan saja. Tapi, jangan bawa-bawa nama dan simbol-simbol Muhammadiyah,” tuturnya, sebagaimana dikutip Suara Denpasar dari Antaranews, Sabtu (28/4/2023). 

Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar masyarakat tidak memandang bahwa organisasi Muhammadiyah tampak mendukung salah satu pihak dan berpikir jika organisasi ini berkiblat ke arah politik praktis.

Menurut Anwar Abbas, sebuah organisasi Islam dan organisasi dakwah amar makruf nahi munkar seperti Muhammadiyah bukan bertujuan untuk politik kekuasaan, melainkan politik nilai. 

“Politik bagaimana caranya supaya pihak-pihak yang bersaing dalam pilpres menjunjung tinggi dan berusaha untuk menerapkan nilai luhur Pancasila dan dalam hukum dasar negara, yaitu UUD NRI 1945,” katanya. 

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tetap menyambut gembira kemunculan nama-nama capres untuk Pilpres 2024 dan membebaskan anggotanya untuk memilih capres yang mereka percayai. 

Namun, Muhammadiyah tidak akan terlibat dan tak mau berurusan dalam kegiatan dukung-mendukung capres tertentu. 

“Dalam konteks pilpres, sudah jelas Muhammadiyah tidak akan terlibat dengan kegiatan dukung mendukung siapa yang akan dipilih menjadi presiden,” tegas Anwar Abbas. 

Sebagai informasi, sejauh ini Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi bakal diikuti oleh tiga pasangan calon presiden, yakni Ganjar Pranowo dari PDIP, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, serta Anies Baswedan yang telah diusung dari Partai NasDem. 

Baca Juga: CEK FAKTA: Ribuan Warga Muhammadiyah Ngamuk di Kantor BRIN, Ancam Bakar Kantor Bila Andi Pangerang Tak Diproses

Meski begitu, ketiga kandidat ini masih bisa berubah lantaran pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan baru akan dimulai Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 19 Oktober sampai 25 November 2023 mendatang. (*)