Buntut Kerusuhan Jakmania Seusai Duel El Clasico, Persib Bandung dan Persija Jakarta Langsung Di-Blacklist Pemkot Bekasi?

Suara Denpasar - Akibat kerusuhan yang terjadi seusai laga antara Persija Jakarta vs Persib Bandung, dua klub kasta atas itu dikabarkan bakal di-blacklist oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk bertanding di stadion Patriot. 

Sebagaimana diketahui, duel el clasico antara Persija vs Persib pada pekan ke-11 BRI Liga 1 musim 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/9/2023) harus berakhir dengan skor imbang 1-1. 

Meski begitu, hasil ini rupanya membuat Jakmania ngamuk hingga terjadilah beberapa kericuhan seusai laga berakhir. 

Merespon kejadian rusuh tersebut, Wali Kota Bekasi, Tri Ardhianto langsung minta kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. 

"Saya sudah minta Kadispora (Kota Bekasi) evaluasi menyeluruh terhadap pertandingan yg diadakan oleh Persija,” kata Tri saat dikonfirmasi wartawan, dikutip Suara Denpasar dati Suara Bekaci, Kamis (7/9/2023). 

Menanggapi permintaan itu, Pemerintah Kota Bekasi akhirnya mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bakal lagi mengizinkan alias blacklist setiap pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung yang digelar di stadion Patriot. 

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olaraga (Kadispora) Kota Bekasi, Ahmad Zarkasih. 

Ia mengatakan kericuhan yang terjadi usai laga Persija vs Persib membuat pihaknya memutuskan untuk tidak lagi mengizinkan pertandingan dengan tensi tinggi digelar di stadion kebanggaan warga kota Bekasi itu. 

“Untuk pertandingan yang berpotensi timbul kerusuhan tidak akan diizinkan kembali, seperti Persija vs Persib, Persebaya dan Arema,” kata Zarkasih.

Baca Juga: Permintaan Persebaya Surabaya Patenkan Posisi Uston Nawawi Ditolak PSSI, Bonek: Tolong Manajemen Bersikap Profesional

Walau begitu, untuk pertandingan Persija Jakarta dengan klub lainnya yang dikategorikan aman tetap diperbolehkan main di Stadio Patriot Chandrabhaga. Namun, harus dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat. (*)