Kemacetan Pelabuhan Sanur Sampai Ke Istana, Meski Sudah Meluber Penanganan Masih Abu-abu

Suara Denpasar - Kemacetan di jalan Bypass Ngurah Rai yang diakibatkan oleh Pelabuhan Sanur terdengar sampai Istana.

Hal itu membuat Kepala Staf Presiden, Moeldoko turun mengecek kondisi pelabuhan Sanur, pada Jumat (22/9/2023), pagi.

Moeldoko menjelaskan kemacetan di pelabuhan Sanur tersebut karena hitungan yang melesat.

Sebelumnya pemerintah pusat membangun pelabuhan tersebut dengan kapasitas 2000 penumpang per hari, ternyata meluber. Sebab pengguna pelabuhan Sanur saat ini mencapai 6000 hingga 6.500 orang, itu pun yang berangkat saja. 

"Kurang terkalkulasi, sebelumnya yang tadinya penumpang hanya sekitar 2.000-2.500 ternyata penumpang sampai 6.500 perday nya," ucap Moeldoko. 

"Sehingga ada mobilitas orang dan kendaraan yang sangat tinggi dan mengakibatkan lingkungan ini mesti ada pemikiran baru untuk dibenahi agar lebih bagus lagi. Sehingga Kemacetan tidak menganggu orang yang tidak sedang menuju ke pelabuhan. 

Sementara terkait kemacetan yang terjadi sekarang, Moeldoko belum memastikan seperti apa konsep penanganannya, masih abu-abu. Katanya nanti akan dipikirkan alternatifnya.

"Saya banyak diskusi dengan Gubb(Pj Gubernur Bali) nanti ada alternatif-alternatif. Apakah akan dibangun gedung bertingkat, sehingga bisa parkir bersusun."

"Ya kita lihat di Jakarta dengan sempitnya lahan bisa jalan. Bisa juga berkolaborasi dengan masyarakat, tadi juga ada tanah miliknya pengusaha dari Jakarta mungkin perlu didekati apakah bisa kita sama-sama memikirkan untuk dikelola," ucapnya. 

Baca Juga: Pendiri Ponpes Al-Zaytun Beberkan Peran Moeldoko, Lindungi Panji Gumilang Jika Diganggu?

Untuk diketahui pelabuhan Sanur adalah program pembangunan milik pemerintah pusat yang masuk dalam 161 proyek strategis nasional (PSN). 

Meskipun saat ini Pemkot Denpasar mendapat dampak kemacetan yang luar biasa, Moeldoko mengatakan sedang memikirkan apakah Pemkot Denpasar akan dilibatkan dalam pengelolaannya. Katanya masih perlu dikaji adjusment atau pengaturannya karena pengelolaan inti masih di tangan pusat.

"Ya karena ini memang perlu uji coba, perlu adjusment sehingga nanti kalau sudah mapan pasti ada pemikiran itu," tandasnya. (*/Ana AP)