Cak Imin Kena Slepet' soal IKN, Gibran: Nggak Konsisten, Dulu Dukung Sekarang Nggak Karena Jadi Wakilnya Pak Anies

Suara Denpasar - Dalam debat cawapres pada Jumat (22/12/2023) persoalan soal IKN menjadi topik pembahasan yang sering diangkat ketiga cawapres.

Misalnya cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyentil cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal IKN.

Gibran beranggapan bahwa sikap politik Cak Imin terkait IKN tak konsisten. Disebutkan dahulu Cak Imin ikut mendukung bahkan meresmikan IKN. Namun sekarang Cak Imin dengan tegas menolak kelanjutan proyek IKN.

"Saya ingat sekali gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini nggak konsisten, dulu dukung sekarang nggak karena jadi wakilnya pak Anies yang mengusung tema perubahan," ucap Gibran dikutip dari kanal YouTube KPU RI.

Putra sulung Jokowi tersebut lalu mengingatkan Cak Imin bahwa IKN bukan hanya soal membangun bangunan untuk pemerintahan. Melainkan juga sebagai langkah dalam pemerataan pembangunan sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia.

Selain Cak Imin, Gibran juga ikut menyentil cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Hal ini karena sebelumnya Mahfud MD mengungkap bahwa pendanaan IKN sekarang ini menggunakan anggaran APBN dan belum ada investor yang masuk.

"Dan untuk prof Mahfud, prof mungkin nanti setelah pulang dari debat, bisa di Google sudah banyak (investor) yang masuk,” kata Gibran.

Menurut Gibran, belum banyaknya investor yang masuk dalam IKN disebabkan para investor masih dalam fase ‘wait and see’ mengenai masa depan IKN setelah Pilpres 2024 mendatang.

“Mayapada, Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres, karena pasti mereka wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia," lanjut Gibran.

Baca Juga: Beri Komentar Soal Debat Cawapres, Komika Arie Kriting Sebut Gibran Seperti Timnas Belanda, Ini Alasannya

Dalam debat cawapres topik yang dibicarakan seputar ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. (*/Ana AP)