Depok.suara.com, Meski Kasus tindakan dugaan penganiayaan sopir truk yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri berakhir damai dengan sopir truk, namun secara kepartaian kasusnya masih terus diinvestigasi dan sanksi juga masih menanti Tajudin.
Ketua DPD Golkar Depok, Farabi A Rafiq mengatakan, saat ini proses investigasi masih berjalan. Terkait dengan sanksi apa yang diberikan pihaknya belum dapat menentukan.
“Soal hukuman belum, karena kan tidak bisa secepat kilat. Kita tidak mau mengumpulkan data dari satu sisi, kita harus mengumpulkan data dari semua sisi, dari masyarakat, sopir yang bersangkutan, HTJ (Haji Tajudin), dan dari lain-lain,” katanya, Selasa (27/9)
Ditegaskan, aturan yang telah dibuat tidak berubah terkait dengan sanksi. Tajudin dapat dikenakan sanksi ringan hingga berat tergantung dari hasil investigasi nanti.
“Termasuk ada kemajuan (restorative justice) ini saling memaafkan dan saling meminta maaf," katanya.
"Ini juga sudah jadi catatan sendiri bagi tim investigasi, tapi kita belum bisa mengambil keputusan karena kerjanya belum selesai,” sambungnya.
Menurutnya, dari hasil pemeriksaan sementara tim investigasi Golkar terhadap Tajudin, tindakan yang dilakukan itu karena kesal. Tajudin mengaku tak bermaksud melakukan kekerasan.
Tajudin hanya ingin memberikan efek jera karena warga sudah mengamuk akibat sudah tiga kali portalnya ditabrak.
“Namun HTJ khilaf melakukan hal yang kami nilai berlebihan, dan yang bersangkutan sudah memohon maaf kepada masyarakat, sopir, dan partai, atas dasar khilaf tidak bermaksud demikian,” pungkasnya.
Baca Juga: Pengemudi Mobil Tabrak Lari Pengendara Motor Hingga Kritis di Medan, Polisi Turun Tangan
Lebih lanjut, terkait dengan kronologi dan lainnya sudah dibukukan oleh timsus investigasi.
“Timsus juga sudah melaporkan sudah ada kemajuan yang signifikan pada kasus yang sudah terjadi, yaitu restorative justice di kepolisian dan sudah terjadi kedamaian di kedua belah pihak,” ujarnya.
Tim saat ini masih terus melakukan pendalaman.
Setelah selesai akan dikeluarkan rekomendasi kepada ketua untuk dilakukan pleno di DPD Golkar Kota Depok.
“Nah hasilnya akan kami laporkan selanjutnya kepada DPD Golkar Provinsi Jabar,"katanya.
"Intinya kami partai yang humanis pro rakyat bernafas kasih sayang tidak membenarkan apapun jenis tindakan kekerasan. Dan kami selalu terdepan melayani rakyat,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Berapa Gaji Sus Rini? Gaya Pengasuh Rayyanza Pakai Tas Mewah Jadi Perbincangan
-
Siapa John Lennon 07? Sosok di Balik Kode Rahasia Suap Tambang Ketua Ombudsman
-
Di Balik Kenaikan Tarif Visa Jepang: Ada Saringan Kelas yang Disembunyikan?
-
Eks Bos ASTRA Infra Port Easkal Wisnu Prabakti Diperiksa KPK Terkait Korupsi Investasi RI-Jepang
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
5 Kulkas Tanpa Bunga Es Harga Rp3 Jutaan, Hemat Listrik dan Anti Bau
-
Mees Hilgers Mangkir dari Latihan FC Twente, Masa Depannya Makin Runyam
-
Gaji Rp8 Juta Kena Pajak Berapa? Begini Panduan Menghitungnya
-
Sindrom Ring of Fire: Mengapa Gempa Jepang Bikin Kita Refleks Panik?
-
Gebrakan PBSI: Apriyani Rahayu Resmi Pindah ke Ganda Campuran, Siap Duet Bareng Dejan Ferdinansyah