- Ferdinand Hutahaean PDIP membela posisi Polri tetap di bawah komando langsung Presiden saat diskusi di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
- Ferdinand mengingatkan agar ketidaksukaan pada oknum pejabat Polri tidak dijadikan alasan merusak institusi kepolisian.
- Ia mendorong Tim Reformasi bentukan Presiden fokus membuat peta jalan perbaikan internal Polri, bukan mengubah struktur tata negara.
Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, memberikan pembelaan keras terhadap eksistensi Polri yang tetap berada langsung di bawah komando Presiden. Ia mewanti-wanti masyarakat dan para tokoh politik agar tidak mencampuradukkan ketidaksukaan personal terhadap pejabat kepolisian dengan upaya merusak atau mengerdilkan institusi Polri itu sendiri.
"Jadi boleh tidak suka kepada orang-orang, pejabat-pejabat di Polri-nya, tapi jangan tidak pernah suka, jangan membenci institusinya. Sehingga harus dihancurkan, harus dirusak, harus dikerdilkan," ujar Ferdinand di hadapan peserta diskusi.
Hal tersebut ditegaskan Ferdinand dalam acara Konsolidasi Pikiran bertajuk "Mengawal Marwah Demokrasi: Polri di Bawah Presiden sebagai Amanah Reformasi" yang diselenggarakan oleh Komrad Pancasila di Riase Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).
Ia mengakui bahwa saat ini institusi Polri memang tidak lepas dari kritik masyarakat, mulai dari masalah perilaku oknum hingga penanganan laporan yang dinilai lambat. Namun, Ferdinand menegaskan bahwa solusi dari persoalan tersebut bukanlah dengan mengubah kedudukan Polri secara tata negara.
"Kita mengakui di institusi Polri itu banyak yang brengsek juga. Kita tidak menutup mata terhadap itu. Tetapi membereskan persoalan ini bukan dengan mengubah institusi Polri. Tidak. Bukan menempatkannya menjadi di bawah kementerian," tegasnya.
Menurut Ferdinand, meski Polri masih memiliki kekurangan dalam menangani laporan masyarakat, memindahkan institusi tersebut ke bawah kendali menteri bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepolisian.
Ia berpendapat bahwa keberadaan oknum bermasalah di tubuh Polri tidak boleh dijadikan alasan untuk mengerdilkan institusi tersebut. Ia menyarankan bahwa Polri perlu pembenahan.
Ferdinand menutup pernyataannya dengan mendorong Tim Reformasi yang dibentuk Presiden untuk fokus pada pembuatan peta jalan (roadmap) perbaikan di internal Polri, bukan justru mengeluarkan gagasan yang tidak rasional.
"Justru Polri ini harus kita perkuat dan harusnya, seperti Tim Reformasi yang dibentuk oleh Presiden itu, menelurkan sebuah roadmap kepolisian kita," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
Reporter: Dinda Pramesti K
Berita Terkait
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Viral Aksi Heroik Polisi Baru Sembuh Stroke Selamatkan Pria Lansia dari Gigitan Pitbull
-
Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian, Pablo Benua: Rawan Politisasi Anggaran
-
Kasus Sama Berulang, Korban Pencurian Malah Jadi Tersangka karena Dianggap Aniaya Pelaku
-
Dikendalikan Napi Cipinang, Bareskrim Tangkap Aloy Terkait Peredaran Vape Etomidate
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT