Janji Kampanye Walikota Depok Soal Dana 5 Miliar Tiap Kelurahan di Pertanyakan

Depok.suara.com, Setelah adanya pertanyaan soal pembangunan Madrasah Negeri di Depok, kini janji kampanye Walikota Depok Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono soal dana Kelurahan sebesar 5 Miliar dipertanyakan warga.

Pasalnya, dalam kegiatan pelaksanaan baik Pra Musrenbang dan Musrenbang masih disebutkan setiap Kelurahan mendapatkan dana Rp 2,5 Miliar.

"Gimana kan ada pemberian dana Lima Miliar rupiah dari Pemkot Depok,"kata salah satu warga Madih salah satu warga di Beji.

Sementara itu Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kukusan Saifudin menambahkan, pihaknya sering ditanyakan warga perihal dana Kelurahan lima miliar rupiah.

"Pas pelaksanaan Pra Musrenbang kami ditanyakan warga perihal dana lima miliar rupiah untuk Kelurahan,"katanya.

Dia berharap dana lima miliar yang merupakan janji kampanye Mohamad  Idris dan Imam Budi Hartono bisa terealisasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Endra mengatakan, Pemerintah Kota  Depok melanjutkan realisasi salah satu Janji Kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026 yaitu seluruh kelurahan mendapatkan anggaran Rp 5 miliar setiap tahunnya. Program ini sukses berjalan sejak 2022.

"Dana Rp 5 miliar bersumber dari dua pos anggaran. Yaitu Rp 2,5 miliar melalui dana kelurahan dan Rp 2,5 miliar lainnya intervensi dari perangkat daerah melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)," kata Endra.

"Program realisasi janji kampanye Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sudah dijalankan sejak 2022 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok 2021-2026," sambungnya.

Baca Juga: Ngakak! Wajah Gibran Diedit karena Tak Ikut Pertemuan Kaesang dan Chef Arnold, Warganet Cepu: Mas Wali Lihat Nih

Endra mengatakan, anggaran Rp 5 miliar digunakan untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras) dan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan.

Tentunya agar lebih cepat dan efisien dalam mendorong roda perekonomian di wilayah tersebut.

"Tahun ini juga demikian per Kelurahan akan mendapatkan dana Rp 5 miliar," katanya.

Menurut Endra, program Rp 5 miliar per kelurahan dinilai sangat efektif untuk mewujudkan pembangunan Kelurahan cerdas. Serta mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat.

"Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan janji kampanye anggaran Rp 5 miliar per Kelurahan untuk kegiatan 2022 terserap lebih dari 90 persen," pungkasnya.