Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI

Suara.com - Pada era maraknya disinformasi dan tantangan AI seperti saat ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta insan pers untuk menjaga akurasi.

Hal tersebut dungkapkan Mengkomdigi Meutya saat membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, 8 Februari 2026.

"Kita ada di fase perjalanan pers Indonesia dengan tantangan yang tidak mudah, tapi kita harus yakin bisa melaluinya bersama. Masyarakat saat ini tidak hanya butuh informasi yang cepat, namun tepat," katanya di hadapan ratusan awak media.

Menurutnya, kini disinformasi menjadi pekerjaan rumah secara global dan bukan hanya di Indonesia. Beberapa negara bahkan telah mengambil langkah tegas akan hal tersebut.

"Prancis sudah mengambil langkah, yang tidak tahu ini bijak atau ekstrem yakni menyerang kantor media sosial X, setelah ada AI generated content," katanya.

Untuk di India Supreme Court juga memberi ultimatum kepada digital platform Meta. Kemudian, Indonesia beberapa kali harus tegas kepada platform yang belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Meutya memastikan pemerintah berada di garis depan menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers dengan prinsip tanggung jawab.

"Kami tetap terdepan menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan pers, namun tetap bertanggung jawab. Karena ujungnya adalah perlindungan tehadap masyarakat dari informasi tidak benar," jelasnya.

Ia menyarankan media memiliki kebijakan di ranah digital, termasuk terkait AI. Ia berharap, hal itu menjadi ruang yang lebih sehat untuk karya jurnalistik.

Baca Juga: Dewan Pers di HPN 2026: Disrupsi Digital Jadi Momentum Media Bebenah

"Kami ingin karya jurnalistik bisa kembali dinikmati, indah, bermanfaat, mendidik, dan tanpa banyak noise," ujarnya.

Kata dia, Pers yang sehat bukan hanya berbicara soal kebebasan serta profesionalisme, namun juga berkaitan dengan prinsip keberlanjutan.

"Disinformasi ujungnya mengikis kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk pers," jelasnya.

Khusus soal pengembangan AI, Meutya menyebut sejumlah negara yang telah melakukan penolakan. Ia memberitahui soal gerakan ratusan seniman dan kreator dunia yang menolak karya mereka digunakan untuk melatih algoritma AI tanpa izin.

"Kta melihat media-media besar dunia menggugat perusahaan AI, karena diduga mengambil karya tanpa izin. Untuk jurnalis gerakannya masih terfragmentasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Meutya menyebut pemerintah tengah menyiapkan regulasi turunan dari UNESCO terkait AI, termasuk wacana pelabelan konten berbasis kecerdasan.

"Drafnya sudah siap, salah satunya soal pelabelan AI. Untuk karya-karya yang menggunakan AI," ungkapnya.

Meutya juga berharap media berpihak kepada karya jurnalistik manusia. Ruang redaksi juga harus membuat kesepakatan agar karya jurnalistik tidak dibuat 100 persen menggunakan AI.

"Karya jurnalistik yang dibuat manusia dan mesin pasti berbeda. Saya perlu mengantisipasi AI tidak bisa mengambil berbagai tugas manusia," pungkasnya.