Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan publik setelah menganggap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap koruptor tidak baik bagi negara. Eks penyidik KPK Novel Baswedan pun angkat bicara menanggapi pernyataan Luhut.
Menurut Novel, OTT bisa menyasar semua pejabat yang terindikasi melakukan praktik korupsi.
Melalui akun jejaring media sosial Twitternya, Novel Baswedan berharap bahwa banyak pejabat yang mengerti mengenai pentingnya pemberantasan korupsi.
Pernyataan Luhut soal OTT yang dinilai membuat citra negara jelek pun seketika disindir telak oleh Novel.
"Semoga tidak banyak pejabat yang tdk paham ttg pentingnya pemberantasan korupsi. Atas jgn2 dianggap tdk penting?" tulis @nazaqistsha, dikutip Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Selain itu, Novel menjelaskan bahwa seputar OTT yang begitu penting untuk memberantas korupsi, supaya pelaku tak bisa mengelak.
"OTT kasusnya SUAP, yg mrpk induk korupsi. OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak, pelaku tidak bisa mengelak. SUAP pasti ada kepentingan dibaliknya, bila di OTT maka kerugian negara tdk terjadi," ungkap Novel.
Novel pun meminta agar KPK segera menyosialisasikan soal OTT kepada para pejabat negara. Pasalnya, OTT disebut Novel Baswedan menyasar ke pejabat siapa saja.
"@KPK_RI perlu sosialisasi agar pejabat tdk resisten dgn OTT," ungkap Novel.
"OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalo sudah tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Krn penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap," lanjutnya.
Novel lantas mewanti-wanti bahwa barangkali OTT tersebut membuat banyak 'calon koruptor' takut.
Maka Novel menyarankan semestinya tidak perlu takut karena mereka cukup tak perlu melakukan korupsi jika tak mau terkena OTT.
Luhut mengungkap pendapatnya soal OTT yang kerap dilakukan KPK untuk membekuk para tersangka kasus korupsi. Menurutnya, aksi OTT KPK justru semakin membuat negeri semakin jelek.
"OTT-OTT ini kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ungkap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang diselenggarakan oleh KPK, Selasa (20/12/2022).
Sebagai gantinya, Luhut mengatakan bahwa digitalisasi dalam kehidupanlah yang akan mengurangi tindak pidana korupsi, sehingga KPK tidak perlu melakukan OTT lagi.
"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," tambahnya.
(Sumber: Suara.com)
Berita Terkait
-
Usai Luhut, Giliran Wapres Ma'ruf Singgung OTT KPK, Ngomong Apa Dia?
-
Luhut Murka saat Tahu Akan Digocek Perusahaan Baterai Kendaraan Listrik Dunia
-
Mantan Ketua KPK Ikut Soroti Ucapan Luhut Soal OTT: Kalau untuk Law Enforcement ya Gak Masalah
-
Luhut Sebut OTT Bikin Negara Jelek, KPK Ungkap Modus Pemufukatan Jahat Koruptor dengan Pebisnis
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam
-
Dari Pencurian Ayam hingga Bentrok Jalanan: Mengapa Amuk Massa Terus Berulang?