Tak Mempan Kena Tipuan, Mahfud MD Yakin Hakim yang Memvonis Ferdy Sambo Bisa Beri Keadilan

Majelis hakim PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang vonis kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J dengan terdakwa, Ferdy Sambo, 13 Februari 2023 mendatang.

Terkait itu, Menko Polhukam Mahfud MD merasa yakin 100 persen hakim yang bakal menjatuhkan vonis terhadap Sambo itu bakal bersikap adil. Alasannya, eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu kenal betul sosok hakim yang mengadili kasus Yosua. 

"Saya percaya hakim bisa membaca denyut-denyut keadilan yang disuarakan kejaksaan maupun oleh publik, oleh masyarakat," kata Mahfud MD seperti dikutip dari Antara, Rabu (1/2). 

Dia pun mengaku mengikuti berjalannya persidangan kasus Yosua. Mahfud menganggap hakim, jaksa, dan pengacara dalam persidangan cukup profesional.

"Selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang, mana putusan yang dianggap adil oleh hakim," katanya. 

Ia meyakini hakim dalam menjatuhkan vonis tidak akan terpengaruh tipuan-tipuan perdebatan dalam persidangan yang faktanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Hakim itu punya pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari. Tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tahu hakimnya, saya kenal," ucapnya.

Sambo Dituntut Penjara Seumur Hidup

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo untuk menjalani pidana penjara seumur hidup terkait dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Baca Juga: Pentingnya Kedekatan Orang Tua dan Anak dalam Novel Life Begins With Spices

Jaksa menyatakan Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di samping itu, Sambo juga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(Sumber: Antara)