Gus Miftah Klarifikasi Soal Tarif Dakwahnya Capai Rp 3 Miliar

Suara.com - Gus Miftah dikabarkan mematok harga Rp 3 miliar untuk berdakwah. Lelaki bernama asli Miftah Maulana Habiburrahman ini tak membantah maupun membenarkannya.

Dia bilang tarif tersebut tergantung siapa yang mengundangnya. Jika kalangan pejabat atau publik figur, ia pasti akan mematok harga.

"Kalau dakwah kamu diundang lembaga, diundang perusahaan, diundang orang kaya kamu jual saya murah kamu salah," ungkap Gus Miftah saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Menurut Gus Miftah, jika yang mengundang berdakwah orang yang mapan, memasang tarif wajib dilakukan. Sebab, niat mereka mengundangnya pun sudah sarat dengan kepentingan pribadi.

"Yang ngundang orang kaya, pejabat, mereka butuh ngumpulin orang di tengah lapangan puluhan ribu dengan kepentingan politik. Kamu jual saya murah ya salah," ujar Gus Miftah.

Namun jika yang mengundang masyarakat ekonomi ke bawah, Gus Miftah tak mematok harga.

"Tapi kalau kita diundang di desa, pegunungan, di daerah pantai pedalaman, kamu minta bayaran juga salah," katanya.

Gus Miftah bilang ada subsidi silang dengan caranya berdakwah. Oleh karenanya, ia mematok harga dan mengaku tak mau jika diundang oleh kalangan pejabat dengan dibayar seikhlasnya.

"Makannya, di situ lah berlaku subsidi silang. Kita bijak saja dong, saya diundang oleh calon Bupati "gus monggo dateng ke tempat pengajian, ini gimana seikhlasnya" kan goblok yang ngundang bupati yang ngundang calon gubernur gimana," tutur Gus Miftha.

Baca Juga: Dorce Gamalama Kritis, KPI Tuntut Rizky Billar dan Lesti Kejora Minta Maaf

"Tapi kalau yang ngundang saya warga desa pegunungan di desa, monggo (seikhlasnya)," sambungnya lagi.

Gus Miftah pun mengungkap saat berdakwah di masyarakat desa, ia pasti membawa uang cash untuk dibagi. Hal itu diakuinya bentuk subsidi silang dari penghasilannya berdakwah dari kaum elite.

"Anda bisa cek saya selalu bawa cash banyak di lapangan. Tujuannya adalah untuk subsidi ke masyarakat yang ada di pedesaan. Kan begitu," bebernya.

"Jadi kalau yang ngundang BUMN mau bayar seikhlasnya ya saya nggak bisa dong. Mereka punya budget. Tapi kalau di desa saya nggak membolehkan managemen saya soal (minta) uang," pungkasnya.