Gagal Caleg dan Pensiun Jadi Artis, Manohara Kini Sibuk Jadi Aktivis Hewan

Suara.com - Manohara Odelia Pinot ternyata memilih menjadi aktivis hewan setelah gagal maju caleg dan berhenti dari dunia hiburan Tanah Air.

Hadir dalam pemutaran dua film mengenai hewan, Manohara mengaku kini lebih fokus pada kegiatan relawan perlindungan hewan dan lingkungan.

"Saya berhenti di dunia entertainment 2014 dan saya baru mulai jadi relawan di Jakarta Animal Aid Network itu di 2018," kata Manohara, mengutip dari unggahan @rumpi_gosip pada Selasa (30/1/2024).

Bukan tanpa alasan, mantan istri Pangeran Kelantan Tengku Muhammad Fakhry Petra itu ternyata sudah menyukai dunia hewan sejak kecil.

"Memang kesadaran dan kesenangan terhadap hewan sudah ada sejak saya kecil. Saya seneng, begitu sudah dewasa bisa membuat aksi-aksi yang lebih nyata dan konkrit untuk membantu hewan-hewan," ujar Manohara.

Awal mula Manohara menjadi relawan ditawari oleh Femke Den Haas pada 2018 lalu. Di tahun itu pula ia terjun menjadi aktivis.

"Dari dulu, saya memang pecinta hewan. Alasan itu pula yang membuat saya menjadi vegan," imbuhnya seraya tersenyum.

Sosok Manohara Odelia Pinot mendadak menjadi perbincangan publik pada 2008 usai menikah dengan Pangeran Kelantan di usia 16 tahun. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berjalan bahagia.

Manohara pernah mengaku mendapat perlakuan KDRT dari suami. Ia disiksa, diisolasi, hingga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia setelah menikah. Hingga pada 2009, mereka bercerai dan Manohara kembali ke Indonesia.

Baca Juga: Jarang Muncul di Televisi, Manohara Aktif Sebagai Aktivis Hewan

Walau sempat bermain di sinetron yang menceritakan kisah hidupnya berjudul Manohara, ia akhirnya memutuskan untuk pensiun. Pasalnya, perempuan kelahiran 28 Februari 1992 ini dianggap tak bisa berakting.

Lalu, pada 2019 lalu perempuan berdarah Amerika Serikat-Indonesia ini terjun ke dunia politik dengan menjadi bacaleg dari Partai Nasdem untuk Dapil Jawa Timur 1. Namun sayangnya Manohara gagal merebut kursi DPR RI.