Suara.com - Tirta Mandhira Hudhi belakangan mulai mengurangi suara lantangnya dalam mengomentari isu-isu politik. Ia sudah tidak kuat meladeni tekanan yang datang dari berbagai kalangan.
"Aku nggak kuat sama pressure akun anonim. Di Twitter kan semua berhak berpendapat," ungkap Dokter Tirta di kanal YouTube Kaks Production baru-baru ini.
Di media sosial, khususnya Twitter atau X, Dokter Tirta sudah malas meladeni buzzer yang mempertanyakan kapasitasnya dalam berbicara politik.
"Kata-kata pertama yang sering aku temuin, 'Kamu dokter, fokus aja ngurus praktek, nggak usah ngurus politik'. Padahal, salah satu komponen dokter itu ikut berperan dalam kebijakan," terang Dokter Tirta.
Dokter Tirta juga sudah tidak mau lagi membuang-buang energi untuk menghadapi pejabat-pejabat anti kritik.
"Komen kedua, 'Kamu bisanya kritik doang, nggak bisa kasih solusi'. Ya memang betul. Tugas kita emang kritik," kata Dokter Tirta.
Saat masih sering bersuara, Dokter Tirta sering menemukan pejabat-pejabat yang malah balik meminta solusi ketika dikritik. Padahal, fungsi pejabat dipilih adalah untuk membantu masyarakat menemukan jawaban atas permasalahan mereka.
"Kalau emang udah dipilih jadi pejabat, jadi anggota eksekutif atau legislatif, ya kau yang mikir solusinya. Kan mereka dibayar dari penghasilan negara, dari pajak yang kita bayar dan tetek bengeknya itu," tutur Dokter Tirta.
"Nasionalisme kami terbukti, dengan peduli ke kalian. Makanya kami kritik," lanjut dia.
Baca Juga: Profil dr Tirta, Jadi Trending Topic Usai Dikaitkan dengan Akun Sepak Bola Irak
Pun ketika sudah mencoba menawarkan solusi, Dokter Tirta malah diminta untuk terjun langsung ke kontestasi politik. Hal itu lah yang akhirnya membuat Dokter Tirta memilih mengurangi porsi berbicara tentang kontroversi-kontroversi dalam sebuah kebijakan.
"Di Indonesia, secara sistem mengharuskan orang masuk partai untuk bicara politik. Tapi, barrier entry menjadi politisi di Indonesia itu sangat tinggi. Cara masuknya susah," ucap Dokter Tirta.
Berita Terkait
-
Daftar Harta Kekayaan Aida Suwandi Budiman, Anggota Dewan Komisioner LPS yang Baru Dilantik Jokowi
-
ICW Benarkan Pejabat Tak Takut Lakukan Korupsi, Dampak 'Dosa' Jokowi Telah Lemahkan KPK?
-
Pimpinan KPK Sebut Pejabat Tak Takut Korupsi Lagi, Risikonya Rendah!
-
Lama di IMF, Sri Mulyani Alami Geger Budaya Lihat Kultur tak Tahu Malu Pejabat Tanah Air
-
Polisi Ungkap Penyebab Pejabat Desa dan Seorang Wanita Tewas Dalam Mobil di Bogor
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
- 5 Sepatu Lari di Bawah Rp500 Ribu di Sports Station, Performa Nyaman Sesuai Review
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim
-
Kebakaran Lahan Meluas ke Pemukiman, BPBD Cianjur Minta Warga Waspadai Puntung Rokok
-
140 Titik di Banten Darurat Air Bersih
-
Gurita Pungli Dinas ESDM Jatim: Kabid Geologi Jadi Tersangka, Peras 217 Pemohon
-
Buka 31 Formasi Jabatan, Bupati Bogor Jamin Proses Seleksi ASN Transparan dan Bebas Orang Dalam