Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) membenarkan pejabat tak punya rasa takut lagi untuk lakukan korupsi. Hal ini sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata.
Bahkan ICW melihat, sikap tersebut tak hanya terjadi pada pejabat, melainkan pihak swasta yang juga kerap terjerat kasus korupsi.
Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, fenomena itu tak lepas dari dampak pelemahan terhadap KPK yang dilakukan oleh rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama dua periode.
"Apakah ini adalah dampak dari kelemahan KPK, saya rasa itu menjadi salah satu faktor yang cukup signifikan berdampak ya," kata Almas saat dihubungi Suara.com, Jumat (13/9/2024).
Pelemahan KPK dari aspek regulasi dan kelembagaannya melalui revisi UU KPK hingga pemecatan pegawainya melalui tes wawasan kebangsaan (TWK), disebut Almas, semakin membuat pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi tidak cukup menakutkan.
Pelemahan KPK juga tidak menjadi satu-satunya faktor. Almas mengungkapkan bahwa ada kaitannya pula dengan perangkat hukum yang tidak tegas dalam memberikan hukuman kepada koruptor.
"Justru yang terjadi di dua rezim pemerintahan Jokowi yang terjadi adalah kemunduran. Yang sedang ramai dibahas misalnya soal rancangan undang-undang perampasan aset itu belum (disahkan)," ujarnya.
Setuju dengan pernyataan Alexander Marwata, Almas menyampaikan kalau koruptor saat ini memandang tindakan korupsi dapat menghasilkan keuntungan secara materi lebih tinggi, meskipun ada risiko hukuman penjara. Sayangnya, penegakan hukum terhadap koruptor juga masih lemah.
"Karena vonis masih rendah, kemudian juga hukuman tambahan seperti misalnya pencabutan hak politik. Kemudian juga terkait dengan pengenaan pasal pencucian uang, itu kan juga belum maksimal," kata Almas.
Baca Juga: KPK Temukan Mobil Harun Masiku, Mantan Penyidik: Yang Penting Orangnya
Dalam catatan ICW, perilaku korupsi itu tak lagi hanya karena dorongan kebutuhan kebutuhan hiduo sehari-hari. Tetapi juga tergiur meningkatkan gaya hidup jadi lebih mewah.
Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan ada pejabat yang tidak takut untuk melakukan korupsi. Hal bisa dilihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia menurun.
"Saya kan juga banyak menerima informasi dan mendengar cerita dari para penyelenggara negara, pejabat-pejabat. Sekarang orang nggak takut lagi Pak untuk korupsi," ujar Alex di Bogor, Jawa Barat, dikutip Jumat (13/9/2024).
Alexander menyebut korupsi dinilai oleh kebanyakan pejabat Indonesia sebagai perilaku yang menimbulkan keuntungan besar dengan risiko rendah.
"Korupsi itu di Indonesia itu risikonya rendah. Berbeda dengan investasi yang high risk, korupsi itu risiko rendah, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tinggi," kata Alex.
Berita Terkait
-
Mobil Harun Masiku Terparkir Bertahun-tahun di Jakarta Pusat, KPK Temukan Dokumen Penting
-
PON XXI Banyak Keluhan hingga Disebut Ada Dugaan Korupsi, Menpora Bakal Tinjau Langsung ke Medan
-
Pimpinan KPK Sebut Pejabat Tak Takut Korupsi Lagi, Risikonya Rendah!
-
KPK Temukan Mobil Harun Masiku, Mantan Penyidik: Yang Penting Orangnya
-
Menantu Hingga Anak Jokowi di Pusaran Dugaan Gratifikasi: Masihkah KPK Punya Taji?
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo