Selain Tersandung Kasus Narkoba Empat Kali, Fariz RM Juga Pernah Terseret Peledakan Bom

Suara.com - Musisi senior Fariz Rustam Munaf alias Fariz RM, terjerat kasus narkoba untuk keempat kalinya. Penyanyi jazz ini ditangkap di Bandung, Jawa Barat, oleh tim Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.

Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa sabu dan ganja. Hingga kini, Fariz RM masih diperiksa di Polres Jaksel.

"Benar, inisial FRM diamankan. Sudah dibawa ke Polres Metro Jaksel, masih diperiksa," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andri Kurniawan, Rabu (19/1/2025).

Ini bukan pertama kalinya pelantun lagu 'Sakura' tersebut bersinggungan dengan kasus narkoba. Pertama kali ditangkap pada 28 Oktober 2007 silam di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan.

Lalu, delapan tahun kemudian, tepatnya pada 6 Januari 2015. Fariz RM kembali ditangkap di rumahnya di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, atas kepemilikan narkotika jenis heroin, ganja, dan sabu.

Fariz RM ditangkap lagi pada 24 Agustus 2018 di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Ia pun direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi BNN di Lido, Kabupaten Bogor hingga Mei 2019.

Kasus bom

Rupanya, penyalahgunaan narkoba bukan satu-satunya kontoversi yang menjerat Fariz RM. Pada Mei 2001 silam, musisi legendaris ini pernah dituduh terlibat dalam kasus peledakan bom di Asrama Mahasiswa Iskandar Muda di Manggarai, Jakarta Selatan.

Kala itu, penyidik menemukan surat yang ditulis oleh Faris RM untuk Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Teuku Abdullah Syafei, di lokasi kejadian.

Baca Juga: Ditangkap Lagi Terkait Kasus Narkoba, Fariz RM Masih Diperiksa di Polres Jaksel

Fariz RM pun mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa surat tersebut memang dibuat dengan salah satu tersangka peledakan, yakni Taufik Abdullah.

Tetapi Fariz RM sama sekali tidak berkaitan dengan peledakan bom. Sebaliknya, isinya adalah rencana untuk mengumpulkan dana bagi pengungsi Aceh akibat penyerbuan GAM.

Surat tersebut juga diperuntukkan Gubernur Aceh, Abudllah Puteh, tetapi dititipkan kepada Teuku Abdullah Yafei.

"Alasan saya, untuk menghindari keberpihakan," ujarnya pada 26 Mei 2001.