Mahfud MD Guyon soal Kasus Pertamax Oplosan, Disemprot Balik Netizen: Itu Kan Zaman Bapak Menjabat

Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina 2018-2023 dengan sebuah guyon. 

Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) itu mulanya berseloroh bahwa menjelang bulan Ramadan banyak rekan-rekannya yang meminta diajari bacaan doa. 

"Humor Ramadhan. Menjelang Ramadhan banyak kawan yang ngirim pesan untuk diajari bacaan doa. Ada yang minta diajari doa berbuka, doa bersahur, doa iktikaf, doa tarawih, doa bayar zakat, dan lain-lain," cuitnya pada Jumat (28/2/2025).

Kemudian, ada yang bikin Mahfud tergelitik karena kiriman doa masuk pom bensin. 

"Tapi ada yang iseng mengirim doa saat masuk pom bensin, agar saat beli Pertamax tidak diganti Pertalite."

Menghilangkan rasa penasaran, Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun membagikan bacaan doa saat mamasuki SPBU Pertamina. Doa tersebut dibuat oleh pria bernama Rosidi Bahri. i.

'Ya Allah tunjukkan kepada kami yang Pertamax itu Pertamax dan kuatkan kami untuk membelinya; Tunjukkan pula yang Pertalite itu Pertalite dan kuatkan kami untuk tak tertipu oleh pengoplosannya," demikian bunyi doanya. 

Cuitan Mahfud MD pun menuai beragam reaksi dari warganet. Beberapa turut memanjatkan doa, tetapi ada pula yang mengkritik sikapnya saat ini.

"Anda juga sudah berupa humor kak pak. Di pemerintahan melempem, pas nggak jabat apa-apa baru gahar. Lucu banget," sindir seorang warganet.

Baca Juga: Bukan Scene Horor, Vino G Bastian dan Acha Septriasa Ungkap Adegan Berkesan di Film Qodrat 2

"Kejadiannya terjadi di masa pak @mohmahfudmd tapi baru terbongkar sekarang. Jangan lempar bom sembunyi tangan pak," imbuh warganet yang lain.

"Ini kan kasusnya pas zaman anda Menko Polhukam kan, masa anda di dalam kagak tahu? Pastilah denger dikit-dikit, mah kenapa anda nggak ngomong sih," protes warganet lainnya.

Mahfud MD menjabat sebagai Menko Polhukam dari Oktober 2019 hingga Februari 2024. Bisa dikatakan bahwa memang benar dugaan kerucangan terjadi di masa ahli hukum tata negara ini sedang bertugas di pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.