Fedi Nuril Sentil Puan Maharani Tak Profesional soal Transparansi RUU TNI

Suara.com - Aktor Fedi Nuril mengkritik pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Melalui unggahan di akun X miliknya, Fedi Nuril menyentil sikap Puan yang dinilainya tidak profesional dalam menangani transparansi revisi UU tersebut.

"Bukannya menjelaskan kenapa draf RUU TNI tidak diunggah sampai akhirnya disahkan, malah menggunakan alasan 'Jangan apa-apa berburuk sangka,'" tulisnya.

"Ini pernyataan yang tidak profesional!" lanjut Fedi, sembari menandai akun resmi DPR RI dan beberapa partai politik besar di Indonesia.

Pernyataan Puan sebelumnya meminta masyarakat untuk tidak berprasangka buruk terkait revisi UU TNI, yang hingga kini draf resminya belum dipublikasikan.

Puan Maharani menyatakan bahwa masyarakat sebaiknya berpikir positif terlebih dahulu sebelum membaca dan memahami aturan yang telah disahkan tersebut.

"Jangan apa-apa berburuk sangka, ini bulan Ramadhan, bulan penuh berkah, harus mempunyai pikiran positif dahulu, sebelum membaca, sebelum melihat, jangan berprasangka," ujar Puan.

Namun, bagi Fedi Nuril, pernyataan tersebut justru menunjukkan ketidaksiapan DPR dalam memberikan transparansi kepada masyarakat.

Alih-alih memberikan alasan konkret mengapa draf revisi tidak diunggah sebelum pengesahan, DPR justru meminta masyarakat untuk tidak berpikiran negatif.

Baca Juga: Fedi Nuril Kritik Cara Puan Maharani Sikapi Kontroversi Pengesahan UU TNI: Tidak Profesional!

Hal ini memicu kekecewaan di kalangan masyarakat, termasuk Fedi Nuril yang secara terbuka menyuarakan kritiknya.

Sentilan Fedi ini mendapat banyak respons dari warganet yang mayoritas sependapat dengannya.

Banyak yang menilai bahwa transparansi adalah hak publik dan seharusnya menjadi prioritas dalam proses legislasi, terutama terkait UU yang menyangkut institusi penting seperti TNI.

"Gimana kami nggak berburuk sangka coba kalau nggak ada transparansi kayak gini," tulis salah satu warganet.

"Negara diatur dan diputuskan hanya bermodalkan prasangka. Keren," sindir warganet yang lain.

"Gimana mau bersuara kalau draftnya belum bisa diakses juga, yang ada bisa jadi bola liar ini nantinya dan bisa dibalikin rakyat yang salah," komentar warganet lainnya.

Ini bukan kali pertama Fedi Nuril bersuara lantang mengenai isu politik. Sejak Pemilu 2024, sang aktor cukup frontal dalam berpendapat.

Bintang film Ayat-Ayat Cinta itu secara terang-terangan menyatakan ketidaksukaannya terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Sikapnya yang berani dalam menyampaikan opini politik di media sosial menjadikannya salah satu aktor yang cukup vokal dalam berbagai isu nasional.

Keberanian Fedi dalam menyuarakan pendapatnya kerap membuatnya dianggap terlalu frontal, terutama di kalangan industri hiburan yang cenderung menghindari isu-isu sensitif.

Fedi sendiri menyadari risiko yang dia hadapi sebagai figur publik, terutama dalam dunia perfilman yang sering kali menghindari kontroversi.

Ayah tiga anak itu mengungkapkan bahwa dirinya telah mempertimbangkan konsekuensi dari sikap vokalnya dalam politik.

Dia menyatakan bahwa selama ini banyak aktor yang tetap bisa berkarier meskipun memiliki catatan hukum, sehingga menurutnya menyuarakan opini politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk dikucilkan dari industri hiburan.

Fedi Nuril juga menegaskan bahwa jika ada produser yang enggan bekerja sama dengannya karena opini politiknya, dia siap berdiskusi dan mempertahankan argumennya.

Sementara itu, menanggapi kritik yang dilayangkan oleh Fedi dan berbagai elemen masyarakat, Puan Maharani berjanji bahwa setelah pengesahan ini, draf UU TNI akan segera dipublikasikan.

Puan juga menegaskan bahwa DPR siap memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi revisi tersebut.

Masyarakat terus menuntut agar setiap regulasi yang disahkan oleh DPR harus dapat diakses dan dipelajari terlebih dahulu sebelum benar-benar diberlakukan.

Kritik yang disuarakan oleh Fedi Nuril mengindikasikan bahwa transparansi adalah faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan negara.

Kontributor : Chusnul Chotimah