Susi Pudjiastuti: Perusahaan Negara Boleh Rusak Laut Milik Negara?

Ada andil PT Antam di balik praktek pertambangan nikel yang menimbulkan kerusakan alam di wilayah Raja Ampat.

Dengan demikian, Greenpeace menuntut pemerintah mengambil sikap untuk mencegah kerusakan alam lebih parah di Raja Ampat.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi," tegas Greenpeace.

Unggahan Greenpeace pun viral dan membuat banyak pihak ikut bersuara tentang kerusakan alam Raja Ampat imbas pertambangan nikel, termasuk dari kalangan artis.

Darius Sinathrya, Denny Sumargo hingga Ernest Prakasa adalah sebagian artis yang ikut menyuarakan kekecewaan mereka atas kegagalan pemerintah melindungi keindahan alam Raja Ampat.

Sama seperti Susi Pudjiastuti, Denny Sumargo dalam unggahannya di Instagram juga memohon kepada Prabowo Subianto untuk menutup tambang nikel di sana.

"Saya memohon dengan sangat kepada pak Prabowo, mewakilkan diri saya dan aspirasi masyarakat Papua. Tolong ditinjau kembali kebijakan untuk pengolahan nikel di Papua. Tolong sekali, pak," pinta lelaki yang biasa disapa Densu di Instagram.

"Buat saya, tanah Papua bukan ladang untuk eksploitasi, tapi tanah kehidupan," imbuh sang aktor.

Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia memastikan bahwa lokasi pertambangan nikel tidak merusak lokasi wisata di Raja Ampat.

Baca Juga: Bahlil Lahadalia Tuding Ada Pihak Asing pada Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat

"Piaynemo itu pulau pariwisatanya Raja Ampat. Saya sering ke Raja Ampat," ujar Bahlil di Jakarta baru-baru ini.

Bahkan, lokasi penambangan nikel yang kini dipermasalahkan berjarak puluhan kilometer dari titik pariwisata di Raja Ampat.

"Pulau Piaynemo dengan Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer," papar Bahlil.

Bahlil Lahadalia pun sependapat bahwa Raja Ampat merupakan salah satu destinasi wisata Indonesia yang harus dijaga keutuhannya.

"Wilayah Raja Ampat itu betul wilayah pariwisata, yang kita harus lindungi," tegas Bahlil.

Kekinian, beredar kabar lagi yang menyebut izin pertambangan dari perusahaan di bawah naungan PT Antam sedang diberhentikan sementara.