LMKN Minta MK Tolak Gugatan Ariel Cs, Tuding Ratusan Promotor Biang Keladi Masalah

Suara.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara tegas menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dari Nazril Irham atau Ariel dan kawan-kawan yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI).

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Juli 2025, menyatakan bahwa akar permasalahan carut-marutnya distribusi royalti bukanlah terletak pada substansi undang-undang yang ada. 

Sebaliknya, ia menunjuk ketidakpatuhan para penyelenggara acara sebagai biang keladi utama.

Menurutnya, dalih tumpang tindih peraturan yang selama ini digaungkan para musisi sebagai pemohon tidak relevan. 

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa kewajiban membayar royalti ada pada penyelenggara acara komersial, bukan pada musisi atau artis penampil yang mereka undang.

"Dalam prakteknya, setiap orang yang dimaksud untuk membayar royalti melalui LMK atau LMKN adalah penyelenggara atau promotor acara, bukan pelaku pertunjukan. Mereka pihak yang menarik keuntungan secara langsung dari acara tersebut," ujar Dharma di hadapan majelis hakim.

Dharma juga menegaskan bahwa proses perizinan untuk membawakan sebuah lagu dalam acara komersial sudah memiliki alur yang jelas melalui lembaga kolektif. 

Hal ini membantah anggapan bahwa sistem yang ada menyulitkan para pelaku industri.

"Izin (menyanyikan lagu) pun bisa didapat dari LMK atau LMKN," tambahnya.

Baca Juga: Royalti Lagu Jadi Perjuangan Terakhir Keluarga Hamdan ATT, Putranya Ikut AKSI Demi Hak Cipta

LMKN menyoroti fakta bahwa banyak penyelenggara acara, mulai dari konser musik besar hingga acara di kafe dan pusat perbelanjaan, kerap lalai bahkan sengaja tidak membayarkan kewajiban royalti atas karya cipta yang digunakan.

"Pengguna lah yang tidak patuh pada hukum. Pengguna yang tidak mau membayar royalti, dan itu fakta," tegas Dharma.

Untuk memperkuat argumennya, Dharma membeberkan data internal LMKN yang menunjukkan masifnya pelanggaran yang terjadi. 

Ratusan promotor dan pengusaha tercatat telah diupayakan untuk ditagih, namun tidak menunjukkan iktikad baik.

"Kami punya data. Ada 100 lebih event organizer yang sudah disomasi dan tidak mau bayar royalti. Belum lagi pengusaha lain yang juga tidak mau bayar, ada ratusan," ungkapnya.

Atas dasar itu, LMKN secara resmi meminta Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan para pemohon. 

Permohonan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan salah alamat dalam mengidentifikasi masalah.

"Menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima," kata Dharma saat membacakan sikap resmi LMKN.

"Menyatakan Pasal 9 dan seterusnya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat," tandasnya.

Sikap ini sejalan dengan pandangan yang sebelumnya telah disampaikan oleh DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang lalu.

Mewakili DPR RI, I Wayan Sudarta dalam sidang 30 Juni 2025 lalu juga menyatakan pasal-pasal yang digugat, seperti Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), serta Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, sudah sesuai dengan konstitusi.

Gugatan uji materi dari Ariel cs sendiri bermaksud untuk menghilangkan pasal-pasal tumpang tindih tentang perizinan penggunaan lagu, yang selama ini jadi akar kekisruhan.

Pembayaran royalti ke pencipta lagu lewat LMK atau LMKN sebagai penyalur dianggap sudah cukup mewakili bentuk perizinan sebelum membawakan karya mereka.