Lita Gading Bantah Pansos, Merasa Lebih Dulu Terkenal dari Ahmad Dhani

Suara.com - Drama perseteruan antara psikolog Lita Gading dan musisi Ahmad Dhani semakin panas. 

Setelah sebelumnya Ahmad Dhani menuding Lita Gading pansos alias panjat sosial dalam kasus dugaan bullying yang menimpa putrinya, SA, kini giliran kubu Lita Gading melayangkan balasan menohok.

Melalui kuasa hukumnya, Syamsul Jahidin, Lita Gading dengan tegas menampik tudingan miring yang dilempar Ahmad Dhani. 

Syamsul menegaskan bahwa kliennya tidak butuh mendompleng ketenaran Ahmad Dhani dan keluarganya, mengingat Lita Gading sudah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya di dunia psikologi.

"Bukan pansos. Klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan," ujar Syamsul Jahidin dalam sebuah wawancara di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat, 11 Juli 2025. 

Ia menambahkan, Lita Gading sudah sering dipercaya mengisi acara-acara di lembaga besar sekelas Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Makanya beliau sering ngajar di PTIK, di BNN. Bisa dicek, ada track record-nya," kata Syamsul.

Tak hanya membantah tudingan pansos, tim kuasa hukum Lita Gading juga balik menyerang Ahmad Dhani. 

Mereka menyarankan agar Ahmad Dhani lebih baik fokus pada tugasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), daripada sibuk melaporkan orang dengan tuduhan yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya.

Baca Juga: Beda Reaksi El Rumi dan Dul Jaelani soal Ahmad Dhani Laporkan Lita Gading ke Polisi

"Sederhana. Kalau Anda enggak mau di-publish, jangan jadi figur publik, jangan jadi anggota dewan," imbuh Syamsul. 

"Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI Komisi XI dan istrinya, Komisi VI, harusnya lebih tenang mengurusi rakyat, bukan remeh-temeh," ucapnya.

Syamsul Jahidin menekankan pentingnya peran anggota dewan untuk fokus pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada permasalahan pribadi yang seolah diperbesar. 

"Kalau di DPR, ya harusnya fokusnya mengurusi rakyat. Bagaimana menerapkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Bisa masuk ke DPR sana kan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk urusan seperti ini. Ngapain urusin yang beginian?," tuturnya.

Terkait substansi kasus, Lita Gading dan tim kuasa hukumnya tetap pada pendapat mereka bahwa tidak ada unsur perundungan dalam konten yang membahas masalah SA dengan para pengguna media sosial. 

Syamsul Jahidin berpendapat bahwa yang dikomentari adalah permasalahan publik di laman publik, sehingga bukan termasuk informasi privat. 

"Kan itu mengomentari laman publik, yang dikomentari adalah permasalahan publik. Jadi, informasi yang ada di ranah publik, bukan informasi yang ada di ranah privat. Terkecuali, kalau belum mencuat ke publik," katanya.

Lebih lanjut, Syamsul menyatakan kekecewaannya karena menurutnya, kebebasan akademisi seperti Lita Gading seolah dirampas. 

"Sangat disayangkan, karena ini akademisi. Jadi kebebasan akademisi sudah dirampas," tutup Syamsul.

Lita Gading sendiri dikenakan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam laporan Ahmad Dhani di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Menurut kuasa hukum Dhani, Lita Gading terancam pidana penjara sampai 5 tahun kalau terbukti ikut membully SA, seperti cerita pentolan Dewa 19 tersebut.

Namun soal pengacara Ahmad Dhani menjerat Lita Gading dengan salah satu pasal di UU ITE, Syamsul Jahidin menyatakan hal itu keliru. Menurut Syamsul, pasal tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi.

"UU ITE Pasal 27 dan 28 sudah dibatalkan MK. Keributan di sosial media sudah tidak dapat dipidana. Yang artinya, mau dia laporkan dengan unsur pasal apa?," imbuhnya, menunjukkan ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan.