Leony Sindir Keras Pejabat Negara: Mereka Makin Kaya, tapi Apa Timbal Balik Pajak Buat Rakyat?

Suara.com - Kekecewaan Leony Vitria Hartanti terhadap sistem perpajakan di Indonesia ternyata berakar dari masalah yang lebih dalam.

Luapan emosinya bukan sekadar karena harus membayar pajak untuk balik nama rumah dari orang tuanya.

Saat ditemui di XXI Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 12 September 2025, Leony mengaku gerah dengan kondisi negara belakangan ini.

Ia merasa rasa kecewa terhadap pemerintah menjadi pemicu utama mengapa dirinya kini berani bersuara lantang.

"Kenapa kali ini gue ngerasa gue pengin ngedumel gitu kan. Akhirnya gue merasa, mungkin karena memang akhir-akhir ini kita sangat kecewa gitu loh dengan apa yang terjadi di negara kita," ujar Leony.

Mantan personel grup vokal Trio Kwek Kwek ini secara terbuka mempertanyakan manfaat nyata yang diterima warga negara dari uang pajak yang telah dibayarkan.

Menurutnya, timbal balik dari pajak berlapis yang dibebankan kepada rakyat sama sekali tidak terasa.

"Karena ya satu, ya pajak, akhirnya uang pajak yang udah berlapis-lapis itu, timbal baliknya buat kita tuh apa gitu sebagai warga negara?," tanyanya dengan nada kritis.

Leony meyakini, jika masyarakat merasakan manfaat konkret dari pajak, tidak akan ada keluhan atau sumpah serapah.

Baca Juga: Hindari Pajak, Orang Kaya Lebih Pilih Sewa Rumah Ketimbang Beli Baru

Ia berpendapat bahwa persoalan ini menjadi besar karena warga tidak melihat hasil dari kewajiban yang telah mereka tunaikan.

"Gue yakin deh, kalau kita merasakan manfaatnya, kita nggak bakal misuh-misuh gitu. Gue juga nggak bakal nih, curhat kesel bayar pajak gitu," tegasnya.

Secara satir, Leony kemudian menyinggung gaya hidup para pejabat yang dinilainya semakin sejahtera.

Hal tersebut sangat kontras dengan kondisi rakyat biasa yang tidak merasakan fasilitas mendasar dari negara.

"Kita hidup di Indonesia, yang kita lihat pejabatnya doang yang makin kaya gitu ya. Kita nggak ngerasain manfaat apa-apa," sindirnya.

Ia mencontohkan beberapa fasilitas publik yang seharusnya bisa dinikmati secara gratis jika pengelolaan pajak berjalan baik.