PSI Rombak Susunan Pengurus, Komika Mongol Stres Dapat Posisi Strategis di DPP

Suara.com - Komika Rony Imanuel alias Mongol Stres, secara resmi menapaki jenjang baru dalam kariernya sebagai seorang politisi.

Kini Mongol menduduki posisi strategis di jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk periode 2025-2030.

Mongol dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua DPP Bidang Industri Kreatif.

Langkah ini menandai keseriusan Mongol dalam dunia politik, sekaligus menjadi sinyal kuat dari PSI untuk merangkul dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif di tanah air.

Pengumuman ini menjadi bagian dari agenda perombakan besar di tubuh partai yang kini mengusung lambang gajah.

Kepastian hukum atas kepengurusan baru ini datang setelah Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Sekretaris Jenderal DPP PSI, Raja Juli Antoni, di kantor Kemenkumham pada Jumat, 10 Oktober 2025.

"Surat keputusan ini mencakup anggaran dasar, lambang partai yang baru, serta susunan kepengurusan," ujar Supratman dalam konferensi pers.

Bagi publik yang mengikuti perjalanan kariernya, keterlibatan Mongol di PSI bukanlah hal yang baru.

Pria kelahiran Manado ini telah resmi menjadi kader sejak 2021. Kala itu, ia mengungkapkan bahwa ketertarikannya pada PSI dipicu oleh prinsip transparansi dan sikap anti-mahar yang diusung partai.

Baca Juga: Curhat Pilu Mongol Stres, Uang Rp 53 Miliar Lenyap Dipinjam Cagub Korup dan Takut Ikut Diciduk KPK

"Saya mempelajari rekam jejaknya, bahkan dana reses saja dilaporkan secara terbuka. Bagi saya, inilah bentuk kejujuran sebuah partai dalam mengelola uang rakyat," ungkap Mongol dalam sebuah kesempatan pada November 2021.

Prinsip inilah yang selaras dengan idealismenya untuk terjun ke politik. Sehingga dia mau bergabung dengan PSI.

Sebelum dipercaya menduduki posisi di DPP, Mongol sempat mencoba peruntungan sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Namun, langkahnya terhenti bukan karena gagal dalam mekanisme partai atau KPU, melainkan karena alasan yang sangat personal.

Dalam sebuah wawancara dia mengaku gagal karena tidak mendapat restu dari orangtua.

Menurutnya, orangtuanya khawatir citra negatif anggota dewan yang kerap terjerat kasus korupsi akan melekat padanya.