Viral Pertanyaan Puasa Ikut Pemerintah Lebaran Ikut Muhammadiyah, Ini Kata Ustaz Rifky Jafar Thalib

Suara.com - Perbedaan awal puasa Ramadan 2026 antara Muhammadiyah dengan pemerintah maupun NU memantik pernyataan nyeleneh dari netizen di dunia maya.

Beberapa mempertanyakan tentang sikap untuk mengikuti dua keputusan yang berbeda, namun memilih mengambil keuntungan.

Bolehkan puasa mengikuti pemerintah atau NU yang menetapkan awal Ramadhan 19 Februari 2026, namun nantinya Lebaran mengikuti Muhammadiyah 20 Maret 2026.

Mengingat Idul Fitri versi pemerintah dan NU masih akan diumumkan nanti setelah mendekati akhir bulan Ramadhan. Bisa saja Lebaran 20 Maret atau 21 Maret.

Pernyataan itu membuat seorang ustaz ikut menanggapi yang sedang viral tersebut.

Ini terlihat dari postingan akun Ustaz Rifky Jafar Thalib Official.

"Bolehkah puasa ikut pemerintah, Lebaran ikut Muhammadiyah?" kata seorang narator yang kemudian langsung dijawab sang ustaz.

Ustaz Rifky langsung tertawa mendengar pertanyaan viral tersebut.

Bukan dalil yang dia keluarkan melainkan sebuah analogi yang relate dan mudah dipahami.

Baca Juga: 5 Takjil Murah dan Mudah Dibuat, Cocok untuk Bagi-Bagi saat Buka Puasa

Dia menganalogikan sikap itu seperti istri sah dan selingkuhan.

"Ini seperti jalan-jalan, berangkatnya bersama istri, pulang bersama selingkuhan," ucapnya.

Ustaz Rifky meminta agar memilih salah satu dan jangan mengambil untungnya saja.

"Maka pilih salah satu, Anda mau ikut yang mana," tegasnya.

Di caption postingannya, dia meminta agar jangan serakah dengan memilih dua-duanya dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

"Pilih salah satu ya, jangan serakah," tulisnya.

Postingan itu menuai beragam komentar dari netizen. Ada yang menyebut analoginya seram namun bikin ngakak.

Beberapa juga setuju dengan sang ustaz karena ibadah tidak layak untuk dibuat main-main.

Tambahan informasi, Muhammadiyah menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal.

Berbeda dengan pemerintah (Kemenag) atau Nahdlatul Ulama (NU) yang masih mensyaratkan rukyat (pengamatan mata telanjang atau teleskop), Muhammadiyah sepenuhnya mengandalkan perhitungan astronomis yang sangat presisi.

Muhammadiyah berpendapat bahwa penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan (hisab) adalah bentuk kemajuan peradaban.

Pergerakan benda langit saat ini sudah bisa dihitung secara matematis dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil.

Hisab dianggap lebih mampu memberikan kepastian penanggalan yang seragam bagi umat Islam di berbagai belahan dunia tanpa tergantung cuaca saat rukyat.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Indonesia saat ini menggunakan kriteria baru MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) yang mensyaratkan hilal minimal setinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Inilah yang sering menyebabkan perbedaan awal puasa atau Lebaran, Muhammadiyah mungkin sudah menganggap masuk bulan baru karena hilal sudah di atas 0 derajat, sementara pemerintah belum menganggapnya sah karena belum mencapai 3 derajat.

Kontributor : Tinwarotul Fatonah