Entertainment / Gosip
Minggu, 17 Mei 2026 | 18:30 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (ANTARA/Ricky Prayoga)
Baca 10 detik
  • Politisi Dedi Mulyadi menggelar kirab budaya di Bandung pada 16 Mei 2024 dengan parade kuda dan kereta kencana.
  • Kegiatan tersebut menuai kritik tajam karena menyebabkan kemacetan lalu lintas serta dianggap tidak peka terhadap situasi ekonomi.
  • Publik menilai aksi seremonial tersebut tidak relevan di tengah mahalnya harga kebutuhan pokok serta kondisi nilai tukar rupiah.

Suara.com - Aksi kirab budaya yang dilakukan politisi Dedi Mulyadi di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 16 Mei 2024, mendadak jadi sorotan tajam warganet.

Alih-alih mendapat pujian, iring-iringan yang melibatkan kuda, kereta kencana, dan parade kostum ala kerajaan tersebut justru menuai kritik keras lantaran dianggap tidak peka terhadap situasi ekonomi saat ini.

Dalam rekaman video yang viral di platform X (dahulu Twitter), tampak Dedi Mulyadi menunggangi kuda di tengah kerumunan massa yang memadati jalanan kota.

Diikuti iringan jajaran pejabat lainnya yang juga menggunakan kudah hingga kereta kencana.

Aksi tersebut menutup akses lalu lintas di malam akhir pekan, memicu kekesalan pengguna jalan yang terjebak macet.

Kritik pedas pun mengalir deras di kolom komentar. Publik menilai perayaan tersebut sangat kontras dengan kondisi ekonomi nasional di mana nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka Rp17 ribuan per dolar AS.

Warga menilai, di saat banyak masyarakat berjibaku dengan mahalnya harga kebutuhan pokok dan tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, aksi "raja-rajaan" ini dianggap jauh dari urgensi.

"Orang malah pada sibuk mikirin kenaikan dolar, ini malah main raja-rajaan," tulis akun @lih*** di kolom komentar.

Komentar lain menyoroti ketimpangan sosial yang dirasakan warga.

Baca Juga: Peserta LCC Empat Pilar MPR RI Diduga Diintimidasi Usai Protes Penilaian Juri

Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin atau tokoh publik seharusnya lebih fokus memikirkan solusi konkret atas masalah riil, bukan malah menghabiskan sumber daya untuk kegiatan seremonial yang menutup akses publik.

"Sumpah ini tuh mirip sama yang di pusat. Jadi pejabat kayak cuma buat mewujudkan mimpi-mimpi dirinya. Bukan yang buat kemaslahatan umat. Sementara rakyatnya saja sampai ngusul ke propinsi sebetul badan transportasi umum," sindir akun @ric***.

Tidak sedikit pula yang menyentil bahwa gaya kepemimpinan teatrikal seperti ini bukanlah hal baru. Warga yang mengikuti rekam jejak pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta tersebut mengaku sudah familiar dengan pola serupa.

"Kok pada kaget gitu sih (khususnya warga Jabar) wkwk. Dari dulu pas jabat di Purwakarta ya ginilah sukanya. Yang apes PNS-nya diwajibkan ikutan arak-arakan," tulis akun @txt***.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai kritik tersebut.

Namun, peristiwa ini menjadi pengingat bagi para tokoh publik bahwa di tengah tekanan ekonomi yang nyata, masyarakat cenderung lebih menghargai empati dan kerja nyata daripada sekadar aksi panggung yang memakan ruang publik.

Load More