SUARA GARUT - Kabupaten Garut dinyatakan bangkrut oleh Bupati Garut, Rudy Gunawan karena tidak memiliki anggaran pembangunan di Tahun 2024 gegara pengangkatan PPPK.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Garut Dadang Sudrajat menyayangkan pernyataan Bupati Garut H.Rudi Gunawan, yang disampaikan di publik sebelum dibahas di forum Dewan.
Menurut Dadang, pernyataan tersebut sebenarnya dapat diasumsikan sebagai pendapat pribadi, bukan sebagai Kepala Daerah.
Pasalnya, kata Dadang pendapat yang disampaikan ke Publik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sudah final dibahas terlebih dahulu di gedung Dewan.
"Terkait APBD 2024, kan belum dibahas bersama anggota di gedung Dewan," kata Dadang saat dikonfirmasi garut.suara.com, pada Sabtu, (08/04/2023).
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu H.Rudi Gunawan Bupati Garut sempat membuat pernyatan di publik terkait anggaran.
Saat itu, Bupati Garut menyebutkan bahwa Garut akan bangkrut, hingga tak mampu untuk membayar listrik sekalipun tahun depan.
Pernyatan itu, ternyata membuat heboh publik garut, setidaknya pernyaataan itu membuat publik bertanya-tanya.
Politisi Partai Demokrat Dadang Sudrajat mengatakan, soal Dana ALokasi Umum (DAU), digunakan untuk melaksanakan kebijakan program-program pemerintah pusat.
Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Pemain Muda Unjuk Gigi?
"Mau diploting untuk apapun oleh pusat, DAU itu sah-sah saja," ujarnya.
Memang sebelumnya, DAU sepenuhnya digunakan untuk anggaran pembangunan, namun saat ini, sebagian besar di gunakan untuk membayar gaji PPPK.
"Pengangkatan PPPK itu program pusat, sehingga sah-sah saja DAU digunakan untuk membayar gaji PPPK," tandasnya.
Kesimpulanya kata Dadang, pernyatan itu hanya bersipat pribadi yang politis bukan sebagai bupati nya.
"Sekali saya tegaskan pernyataan itu belum dibahas di Dewan," tegasnya.
Nanti kami akan membahasnya dalam rapat bazeting, hingga mencarikan solusi, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Uji Lab Bahan Bakar Bobibos Dipercepat, ESDM Pastikan Standar sebelum Dipasarkan
-
Build Fanny Tersakit 2026: Rekomendasi Item dan Emblem untuk Dominasi Jungle
-
Ketulusan Ayah Sambung Syifa Hadju, Gendong di Siraman Meski Tak Jadi Wali Nikah
-
Surat Cinta Terakhir Pelajar yang Gantung Diri di Gudang Masjid Kediri
-
Cremonese Dibantai Napoli, Emil Audero Justru Jadi Pemain Terbaik dan Tepis Penalti McTominay
-
5 Tempat Makan Burgo dan Celimpungan Terenak di Palembang, Banyak yang Tak Punya Nama
-
Maut di Balik Tawa: Tragedi Dini Hari Dua Pelajar Jombang yang Berakhir di Kolong Truk
-
Berkaca dari Kasus Little Aresha Yogyakarta, Ini 6 Cara Cek Izin Resmi Daycare
-
Ninja Sawit Terbongkar di Bengkalis, Bawa Muatan 1 Ton dalam Truk
-
KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar