Yana Mulyana Terjerat OTT KPK, DPC Gerindra Kota Bandung Pastikan Tidak Ada Intervensi Hukum, Ini Sebabnya

SUARA GARUT - Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bandung Kurnia Solihat prihatin atas kasus yang menyeret Kadernya, sekaligus Walikota Bandung Yana Mulyana.

Meski begitu, Sekretaris DPC Gerindra Kurnia mengaku, telah lama tidak menjalin komunikasi dengan Orang yang sempat diusungnya saat gelaran Pilkada 2018 silam.

DPC Gerindra Kota Bandung kata Kurnia, sulit melakukan komunikasi dengan Walikota Bandung yang saat ini telah menjadi tersangka oleh KPK.

"Komunikasi antara DPC Gerindra dengan Walikota Bandung Yana Mulyana kurang baik," kata Kurnia Solihat, Minggu (16/04/2023).

Hubungan tidak baik tersebut, terlebih sejak Yana Mulyana sambung Kurnia ditetapkan menjadi Walikota Depenitif 18 April 2022 silam.

Sejak itu, Imbuh Kurnia pihaknya mengalami kesulitan bertemu dengan Yana.

"Kesulitan berhubungan dengan Yana, sejak kami menjadi pengurus DPC Gerindra Kota Bandung Desember 2022," tandasnya.

Selain itu, Kurnia tidak mengetahui posisi Yana Mulyana dalam kepengurusan partai.

"Yana Mulyana tidak pernah hadir dalam kegiatan partai," kata Kurnia dikutif garut.suara.com dari berbagai sumber.

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung Minggu 16 April 2023

Kami kurang tahu, kalau sebagai apa, DPP yang menentukan, dengan kami juga sulit berkomunikasi.Imbuh Kurnia.

"Kami mengapresiasi langkah KPK dalam peristiwa OTT KPK terhadap Yana Mulyana," tegasnya.

Kami menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada KPK, pihaknya tidak akan ada intervensi hukum.

"Praduga tak bersalah memang harus dijunjung tinggi, namun kami serahkan, tidak ada intervensi hukum, silahkan KPK yang laksanakan sebaik-baiknya," ujarnya.

Sebelumnya Yana Mulyana terjerat kasus dugaan suap  dan penerimaan gratifikasi pengadaan CCTV dan penyedia jasa internet dalam program Bandung Smart City, tahun 2022-2023.(*)