SUARA GARUT - Telah dirilis sebelumnya oleh garut.suara.com bahwa pembukaan pendaftaran ASN CPNS, dan CPPPK ada penundaan.
Akan tetapi saat ini tanda-tanda pelaksanaan pembukaan pendaftaran ASN baik CPNS maupun CPPPK tampaknya mulai ada titik terang.
Hal ini terungkap saat Forum Guru P1 PGRI pembatalan Nasional bertandang ke akntor Kementerian PAN RB beberapa waktu lalu.
Forum Guru P1 PGRI Pembatalan Nasional Dewi Nurpuspitasari saat bertandang ke Kantor Kementerian PN-RB diterima Plt Asisten Deputi Manajeman Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kemenpan-RB Syamsul Rizal.
Menurut Dewi Nurpuspitasari mereka ingin memperjuangkan nasib 3,043 guru P1 yang dibatalkan penempatanya oleh Kemendikbudristek.
Mereka mempertanyakan kelanjutan nasib guru P1 batal penempatan pada seleksi PPPK guru 2022 lalu kepada pemerintah jelang rekrutmen PPPK 2023.
Berdasarkan keterangan Kemenpan-RB yang ditirukan Dewi Nur Puspitasari, rekrutmen ASN 2023 baik CPNS maupun CPPPK pengumumannya diperkirakan paling lambat Juli mendatang.
Keterlambatan itu kata Dewi karena akan ada rakor pembahasan terkait regulasi penempatan PPPK, sesuai dengan formasi yang ada di daerah.
Selain itu, dalam rakor akan dibahas pula terkait syinkronisasi kebijakan dalam pengusulan formasi dari masing-masing daerah.
Baca Juga: Profil Hakim Anwar Usman, Buka Suara soal Penolakan Sistem Pemilu
Kemenpan-RB kata Dewi mendorong agar 51 daerah yang belum mengusulkan formasi agar segera menindaklajuti.
Sementara terkait nasib P1 batal penempatan maupun seluruhnya yang sudah lulus passing grade tergantung pada tersedianya formasi di daerah.
"P1 batal penempatan maupun P1 pada umumnya menurut pak Syamsul tergantung pada formasi yang tersedia dari masing-masing daerah," kata Dewi dikutip dari JPNN.
Terkait dites atau tidak yang sudah P1 kata Syamsul ditirukan Dewi akan didasarkan pada sistem perangkingan terhada nilai yang sudah ada sebagai acuan.
Namun jika formasi dari daerah tidak tersedia, maka guru P1 tersebut tidak bisa ditempatkan.
"Kemungkinan penempatan di daerah sendiri akan sulit jika formasi dari daerah tidak tersedia," pungkasnya. (*)
Berita Terkait
-
Jadwal Seleksi CPNS dan CPPPK 2023 Belum Dapat Dipastikan Terlaksana Juni 2023, Begini Penjelasan Kemenpan RB
-
Honorer Diminta Mendekati Pemda, Ada Kabar Baik Soal Guru PG P1 Begini Katanya
-
Kabar Gembira Untuk Guru PG P1 Kemenpan RB Beri Kesempatan Ketiga Untuk Pemda Usulkan Formasi PPPK 2023, Begini Katanya
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Lebaran Gen Z: Lebih Dekat atau Justru Lebih Jauh Secara Emosional?
-
Seberapa Penting Selat Hormuz untuk Dunia?
-
7 Promo Sepatu Adidas di Sports Station Akhir Maret 2026, Mulai Rp300 Ribuan
-
Sihir, Ganja, Miras, Buku, dan Islam: Membongkar Pola Berpikir yang Dianggap Final oleh Masyarakat
-
Cara Mengembalikan Kulit yang Belang? Ini 7 Langkah Efektif yang Bisa Dilakukan
-
Rincian Fitur Redmi Smart TV MAX, Hadirkan Layar 100 Inci 144 Hz dengan Harga Miring
-
Upaya Mendeteksi Minat pada Anak sejak Dini dalam Buku Bimbingan Karier
-
Strategi Mengerikan Perang Iran, Makin Ganas Hingga Diprediksi Akan Kalahkan AS - Israel
-
Kemenhub Catat Lonjakan 8,58 Persen Pemudik dengan Angkutan Umum, Kereta Masih Jadi Favorit
-
Preseden Buruk Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, ICW Sebut Dewas Harus Periksa Pimpinan KPK