Dirjen GTK Sebut Relokasi Guru PPPK, Kewenanganya Ada di Bupati

SUARA GARUT - Sejumlah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mempertimbangkan relokasi penempatan guru PPPK di luar Kecamatan.

Salah satunya, telah dilakukan Bupati Garut Rudy Gunawan, dengan nomor surat 800.1.13.2/4319-BKD/2023, perihal permohonan perubahan formasi dan penempatan PPPK guru.

pantauan garut.suara.com, dilapangan penemapatan guru PPPK formasi 2022, dinilai menyulitkan, saat melaksanakan tugas.

Bagaimana tidak, seorang guru yang tinggal di ujung utara, ditempatkan di ujung selatan. Atau sebaliknya dari ujung selatan ke wilayah utara.

Sebenarnya mereka bukan tidak ingin bersyukur diangkat sebagai PPPK, hanya saja, penempatan yang jauh, sangat berdampak pada beban kehidupan sehari-hari.

Mereka berharap, ada kebijakan pemerintah pusat untuk meninjau ulang terkait relokasi penempatan.

Sementara itu, Sekretaris Dirjen GTK Dr. Praptono melalui surat tanggapan yang dilayangkan kepada Bupati Garut, membuat bimbang dan tidak jelas.

Dalam surat itu, Dirjen GTK menegaskan penempatan dilakukan dengan memperhitungkan Analisis Beban Kerja (ABK) berdasarkan Dapodik.

Oleh sebab itu, Pemerintah daerah agar memastikan kesesuaian Dapodik dengan kondisi rill di lapangan.

Baca Juga: Pake Duit Negara, Segini Biaya Renovasi Stadion Piala Dunia U-17

Poin dua dalam surat itu, dirjen GTK melarang guru PPPK dikembalikan ke sekolah induk semula.

Poin tiga, Dirjen GTK memberikan kewenangan PPK untuk mendistribusikan atau menata penempatan guru PPPK setelah diangkat menjadi ASN. (*)