Jokowi Kurang Terlibat, Ini Berbagai Sebab Kasus Kanker di Indonesia Masih Sulit Ditangani

Suara.com - Kanker termasuk penyakit katastropik yang artinya menimbulkan biaya pengobatan besar tapi juga mengancam kematian pasien. Data BPJS tercatat bahwa kanker menempati urutan kedua, setelah penyakit jantung, dengan biaya pengobatan tertinggi.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI), International Cancer Center Rumah Sakit Dharmais dr. Evlina Suzanna, Sp.PA(K)., mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan kasus kanker sulit ditangani. Mulai dari penanganan secara medis, kurikulum pendidikan kedokteran, bahkan hingga peran presiden. 

"Penyakit kanker per definisi itu kompleks, jauh di dalam gen. Poin-poin terjadi mutasi di dalam tubuh, terutama paru, yang akhirnya membuat sel tumbuh berlebih, hingga jadi kanker. Sehingga masyarakat sulit menangkap kapan gejala itu terjadi," kata dokter Evlina dalam diskusi daring, Selasa (8/2/2022).

Selain itu, pendidikan onkologi atau ilmu mengenai kanker juga belum masuk dalam kurikulum pendidikan dokter umum. Padahal, menurut dokter Evlina, dokter umum menjadi garda terdepan yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat di puskesmas maupun klinik.

"Kepedulian akan kanker, artinya perubahan gaya hidup cegah kanker belum mendarah daging. Kita bisa mengatakan, yang di depan itu masih penyakit infeksi atau penyakit tidak menular lain seperti stroke atau kolesterol atau diabetes. Masih berkutat di penyakit jantung," ujarnya.

"Kami harapkan ada perubahan kurikulum, termasuk juga tentang ilmu Covid-19 akan dimasukkan," imbuh dokter Evlina.

Berkaca dengan apa yang dilakukan negara lain, seperti Amerika Serikat, dokter Evlina mengatakan kalau penanganan kanker tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan. Penanganan dan pencegahan kanker justru dilakukan lintas sektor dan dipimpin langsung oleh Presiden. Dalam hal ini Presiden Indonesia ialah Joko Widodo atau Jokowi. 

"Perang terhadap kanker tidak dapat dilakukan hanya oleh satu menteri. Sementara di negara maju sekalipun itu oleh presiden. Jadi presiden yang harus mendeklarasikan, sebagaimana dulu kita menyatakan perang terhadap lima penyakit infeksi anak-anak. Zaman dulu, 1980-an saat vaksinasi baru dicetuskan, itu presiden langsung yang menyatakan perang," tuturnya.

Evlina mengatakan, penanganan kanker harus dilakukan mulai dari pembiayaan layanan kesehatan, penyediaan faktor lingkungan bersih seperti akses air layak guna, bebas polusi udara hingga hingga aturan pelarangan merokok pada setiap provinsi.

Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kepri Melejit, Naik Sebesar 3,43 Persen di 2021

"Jadi tidak hanya dari kelompok kedokteran atau kementerian, tapi harus presiden langsung, karena menyakut banyak pihak," pungkasnya.