Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan belum ada wacana vaksin Covid-19 berbayar setelah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencabut status kegawatdaruratan atau PHEIC.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, dr. Prima Yosephine Berliana Yumiur Hutapea mengatakan saat ini pemerintah masih berfokus pada surveilans Covid-19, termasuk untuk pemberian vaksinasi.
"Kemarin Pak menteri (Menkes Budi Gunadi Sadikin) di Pekan Imunisasi Dunia sudah menyampaikan, jadi Indonesia saat ini memang masih sama, dalam fase menyiapkan semuanya, termasuk surveilansnya," ujar dr. Prima kepada suara.com di Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).
Ia menambahkan terkait status kegawatdaruratan yang dicabut WHO, Kemenkes masih menunggu arahan Presiden Jokowi untuk menetapkan Indonesia memasuki endemi.
Apalagi saat ini status Indonesia sedang di fase transisi dari pandemi menjadi endemi, sehingga keputusan terkait vaksin Covid-19 berbayar belum dicanangkan.
"Tentu kita tunggu arahan selanjutnya dari Pak Presiden... untuk vaksinasi kita juga tunggu arahan selanjutnya," tutup Prima.
Sebelumnya Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan status kegawatdaruratan Covid-19 sudah berakhir, setelah melakukan 15 kali pertemuan dengan Komite Darurat Covid-19 yang menyarankan status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) dicabut.
"I have accepted that advice. With great hope I declare Covid-19 over as a global health emergency. (Saya menerima saran itu. Dengan harapan besar saya menyatakan status Covid-19 sebagai darurat kesehatan global telah berakhir)," ujar Tedros melalui cuitannya di Twitter dikutip suara.com, Jumat 5 Maret 2023.
Juru Bicara Kemenkes, dr. Mohammad Syahril menjelaskan jika dicabutan status pandemi atau PHEIC tidak lantas membuat virus SARS CoV 2 penyebab sakit Covid-19 musnah. Covid-19 tetap ada dan bisa menular hanya saja jadi lebih terkendali.
Persiapan pencabutan status pandemi ini juga akan sesuai dengan Strategi Kesiapsiagaan dan Respon Covid-19 2023-2025 yang telah disiapkan oleh WHO sebagai pedoman negara-negara.
Baca Juga: Kedaruratan Pandemi Berakhir, Legislator Ingatkan Antisipasi Penyakit Menular Lainnya
“Virus Covid-19 masih ada di sekitar kita, sehingga masyarakat harus tetap waspada. Kelompok lansia dan pasien dengan penyakit penyerta masih memiliki resiko paling tinggi, sehingga vaksinasi harus tetap dilakukan,” jelas dr. Syahril.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Warga Kayumanis Bogor Tolak PSEL
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
- 5 HP Baru 2026 Memori Besar dan Baterai Badak untuk Multitasking, Harga Rp2 Jutaan
- 5 Moisturizer Mengandung SPF untuk Pagi Hari, Melembapkan dan Mencerahkan Kulit
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Fakta Kanker Payudara yang Jarang Dibahas: Harapan Baru dan Pentingnya Skrining
-
Perempuan Hadapi Dampak Lebih Besar dari Gelombang Panas Ekstrem
-
Cara Memilih Susu Formula, Ini 5 Kriteria yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
-
Bikin Khawatir, Biaya Kesehatan Makin Mahal: Apa yang Harus Kita Lakukan?
-
Ribuan Bayi Lahir dengan Talasemia Tiap Tahun, Skrining Dini Semakin Mendesak
-
Ritme Sirkadian dan Usus Saling Terhubung, Begadang Bisa Ganggu Pencernaan
-
Teknologi PET-CT hingga CAR T-Cell Therapy Ubah Lanskap Pengobatan Kanker Modern
-
Tren Kesehatan Preventif Meningkat, Jaminan Keamanan Pasien dari Risiko Tak Terduga Jadi Perhatian
-
Suara.com dan Pertamedika IHC Jajaki Peluang Kolaborasi Lawan Hoaks Kesehatan di Era AI
-
Mengapa Lupus Lebih Banyak Menyerang Wanita?