Indotnesia - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi soal rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu pertalite dan solar. Dalam tanggapannya, dia meminta pemerintah untuk turut berhemat agar anggaran tidak berat.
Hal itu, disampaikan Susi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Rabu (24/8/2022). Dia mengusulkan agar pemerintah membubarkan lembaga-lembaga atau komisi pemerintahan yang tidak diperlukan agar anggaran tidak berat.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi pemerintah, supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya,” tulisnya.
Dia juga menyarankan agar beberapa departemen pemerintahan dimerger untuk mengurangi beban anggaran. Misalnya, merger Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) disatukan menjadi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu).
“Bila perlu departemen di merge. Kejagung dan Kemenkumham, Disperindag dan Industri dijadikan Direktorat Daglu,” lanjutnya.
Selain pengurangan lembaga atau instansi pemerintahan, Susi juga mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil dikurangi hingga 30% dalam dua tahun ke depan.
“PNS dikurangi 30% dalam dua tahun ke depan, mulai 1, 2, 3 dan staf,” katanya.
Menurutnya, jika bagian kementerian bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian, maka pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahunnya.
Baca Juga: Soal Harga Telur, Ikatan Pedagang: Mendag Jangan Keluarkan Pernyataan Bikin Gaduh
“Kementerian dimerge bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian. Pemerintah bisa hemat minimal Rp40 triliun per tahun. Berkurang orang, berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa berjalan,” kata Susi.
Sebagai penutup dalam utasnya tersebut, Susi mengajak semua termasuk pemerintah untuk mulai berhemat.
Menurutnya, harga kebutuhan sehari-hari akan terus meningkat dan daya beli akan terus menurun. Sementara, penghematan instansi bisa dialihkan untuk bantuan pada masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Sayap Kecil yang Menantang Badai
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Profil Amanda Lucson Finalis Puteri Indonesia 2026, Benarkah Usianya Terlalu Muda?
-
Momen Mahalini Latihan Bersama Band Pengiringnya Jelang Konser KOMA 14 Februari 2026
-
Diperiksa sampai Malam, Pandji Pragiwaksono: Saya Tidak Merasa Menista Agama
-
New Toyota GR Corolla Meluncur di IIMS 2026, Torsi Lebih Ganas dan Transmisi Matik