Indotnesia - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menanggapi soal rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu pertalite dan solar. Dalam tanggapannya, dia meminta pemerintah untuk turut berhemat agar anggaran tidak berat.
Hal itu, disampaikan Susi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya pada Rabu (24/8/2022). Dia mengusulkan agar pemerintah membubarkan lembaga-lembaga atau komisi pemerintahan yang tidak diperlukan agar anggaran tidak berat.
“Penghematan juga perlu dilakukan institusi pemerintah, supaya anggaran tidak berat. Bubarkan lembaga-lembaga atau komisi-komisi yang tidak diperlukan dan tidak signifikan keberadaannya,” tulisnya.
Dia juga menyarankan agar beberapa departemen pemerintahan dimerger untuk mengurangi beban anggaran. Misalnya, merger Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) disatukan menjadi Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Daglu).
“Bila perlu departemen di merge. Kejagung dan Kemenkumham, Disperindag dan Industri dijadikan Direktorat Daglu,” lanjutnya.
Selain pengurangan lembaga atau instansi pemerintahan, Susi juga mengusulkan agar Pegawai Negeri Sipil dikurangi hingga 30% dalam dua tahun ke depan.
“PNS dikurangi 30% dalam dua tahun ke depan, mulai 1, 2, 3 dan staf,” katanya.
Menurutnya, jika bagian kementerian bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian, maka pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahunnya.
Baca Juga: Soal Harga Telur, Ikatan Pedagang: Mendag Jangan Keluarkan Pernyataan Bikin Gaduh
“Kementerian dimerge bisa berkurang minimal 4 sampai 5 kementerian. Pemerintah bisa hemat minimal Rp40 triliun per tahun. Berkurang orang, berkurang anggaran program-program yang tidak esensial. Sehingga infrastruktur penting tetap bisa berjalan,” kata Susi.
Sebagai penutup dalam utasnya tersebut, Susi mengajak semua termasuk pemerintah untuk mulai berhemat.
Menurutnya, harga kebutuhan sehari-hari akan terus meningkat dan daya beli akan terus menurun. Sementara, penghematan instansi bisa dialihkan untuk bantuan pada masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Masuk Kerja Lagi Setelah Lebaran? Ini 7 Cara Melawan 'Magical' Biar Nggak Malas Gerak
-
Bank Sumsel Babel Ingatkan Bahaya Modus Penipuan Pasca Lebaran, Ini yang Harus Diwaspadai
-
Prancis vs Brasil: Panggung Pembuktian Kylian Mbappe Sebelum Piala Dunia 2026
-
Polemik Status Tahanan Rumah Gus Yaqut, Tersangka Korupsi Dapat Perlakuan Istimewa dari KPK?
-
Hindari Macet Tol Cipali Malam Ini, Pemudik Disarankan Keluar di Cirebon dan Lewat Pantura
-
Keluhan Pemudik Asal Bogor, Terjebak Macet Horor di Tol Cipali Malam Ini
-
'Mau Abang Culik?', Bocoran Chat Oknum Kader HMI yang Dikaitkan dengan Dugaan Pelecehan
-
Seskab Ungkap Detik-detik Prabowo Ingin Lihat Warga di Bantaran Rel: Dadakan Ingin Menyamar
-
Abdul Wahid Disidang, Publik Singgung Dinamika Politik Senggol SF Hariyanto
-
Tanpa Lencana Presiden, Prabowo Santai Sapa Warga di Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak