5 Fakta Kasus Pembakaran Alquran Swedia, Aksinya Memicu Kecaman Negara Muslim

Pada Sabtu (21/1/2023) masyarakat dihebohkan kasus pembakaran Alquran Swedia yang memicu kecaman dari berbagai pihak. 

Kasus tersebut bermula dari  Pemimpin politik Denmark-Swedia Rasmus Paludan yang juga Kepala Partai Politik Sayap Kanan Denmark Starm Kurs, membakar salinan Quran dalam demonstrasinya. 

Tentu saja, aksinya ini memicu kecaman dari negara-negara muslim di seluruh dunia. Berikut fakta terkait kasus pembakaran Alquran Swedia. 

Demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki

Aksi Rasmus Paludan berawal dari demonstrasinya yang dilakukan di depan Kedutaan Besar Turki. Setelah menyampaikan gagasannya selama kurang lebih satu jam, Paludan melakukan aksinya membakar Quran dengan korek api.

Aksinya ini lantas membuat geram hingga memicu kecaman dari berbagai negara Muslim di dunia. 

Isi Demonstrasi 

Dalam aksi demonstrasi tersebut, ia menyampaikan sikap meremehkan Islam dan migrasi ke Swedia. Bahkan, ia mengklaim aksinya itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan jika ada yang tidak terima, sebaiknya segera keluar dari Swedia.

“Jika Anda tidak berpikir harus ada kebebasan berekspresi, Anda harus tinggal di tempat lain,” kata Rasmus Paludan kepada massa di sana.

Baca Juga: Ganti Gaya dengan 5 Variasi Model Rambut Shaggy Pendek Ini!

Aksi Paludan dikecam oleh otoritas Turki

Tindakan pembakaran Al Quran oleh Rasmus Paludan ini dikecam oleh otoritas Turki di Twitter. Juru bicara presiden Turki Ibrahim Kalim menggambarkan fenomena tersebut sebagai tindakan yang keji terhadap kemanusiaan.

Akibat tindakan tersebut, Swedia pun semakin sulit bergabung dengan NATO. Pasalnya, Swedia mengandalkan Turki untuk masuk ke NATO dan telah meminta bergabung sejak Mei 2022.

Perdana Menteri Swedia mengutuk Aksi tersebut

 Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengutuk tindakan tersebut. Meski demikian, ia juga tetap menjelaskan bahwa politisi itu memang memiliki hak konstitusional untuk melakukan aksi pembakaran Alquran.

“Kebebasan berekspresi adalah bagian mendasar dari demokrasi. Tapi yang legal belum tentu pantas," ucap PM Ulf Kristersson.