Tak hanya Piawai Bangun Indonesia ke Depan, Ketua Umum PBNU Sebut Ada Kriteria Ini yang Harus Dimiliki Presiden

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf, menyampaikan beberapa kriteria untuk calon Presiden Indonesia selanjutnya yang tak hanya piawai membangun negara ke depan.

Gus Yahya, demikian sapaannya, menyatakan bahwa sosok yang diinginkan sebagai Presiden Indonesia selanjutnya adalah individu yang cerdas, bijaksana, takut kepada Tuhan, dan memiliki kasih sayang terhadap rakyat.

"Saya juga menekankan pentingnya mempertahankan warisan peradaban yang harmonis dan toleran di Indonesia," katanya, Kamis (15/6/2023).

Ia menekankan bahwa tidak perlu ada perdebatan yang berlebihan terkait pemilihan presiden, karena hal ini hanya merupakan prosedur biasa. 

"Tak ada yang perlu diperdebatkan. Apalagi, PBNU bukanlah kelompok yang ingin terlibat dalam perjuangan hidup-mati terkait posisi presiden," katanya.

Selain itu, pada acara Sosialisasi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Surabaya, Gus Yahya juga menyampaikan bahwa PBNU berkeinginan menghidupkan kembali kesadaran kolektif terhadap warisan peradaban yang pernah ada di kawasan Indo-Pasifik dan berhasil dikonsolidasikan pada masa Ashoka.

Ia memperkenalkan pendekatan yang disebut pendekatan Ashoka atau Ashoka approach, yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengkonsolidasikan nilai-nilai peradaban di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Nilai-nilai tersebut meliputi toleransi dan harmoni.

Gus Yahya mengungkapkan bahwa setelah masa itu, banyak gangguan dan pengaruh baru yang sebagian besar berkontribusi terhadap ketidakharmonisan muncul.

Oleh karena itu, ia mengajak untuk menghidupkan kembali semangat toleransi dan harmoni dari masyarakat kawasan Indo-Pasifik yang telah terpupuk sebelumnya.

Baca Juga: Bahas Arah Pembangunan Indonesia ke Depan, Presiden Jokowi Tak Mau seperti Tarian Poco-poco

Ia juga mengajak untuk mengangkat nilai-nilai tersebut sebagai dasar konsolidasi budaya, yang kemudian dapat ditawarkan kepada pelaku politik sebagai identitas politik yang memperjuangkan terciptanya peradaban baru. [ANTARA]