Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin, mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk menggulingkan pemerintah Rusia, melainkan ingin menyuarakan protes dan mencegah pembubaran kelompok paramiliter tersebut.
Melalui pesan di Telegram pada Senin (26/6), Prigozhin mengatakan Kementerian Pertahanan Rusia telah merencanakan penandatanganan kontrak dengan semua pejuang Wagner untuk menjadikan kelompok tersebut bagian dari tentara Rusia.
Namun, dia menilai rencana tersebut akan menghancurkan kemampuan tempur Wagner.
Pada Mei, Kemhan Rusia mengumumkan rencana untuk menandatangani kontrak dengan semua pejuang di Ukraina yang bertempur di bawah bendera Rusia.
Kemhan mengatakan penandatangan itu adalah satu-satunya cara legal untuk memastikan hak mereka, termasuk hak atas dukungan sosial, serta penyediaan amunisi dan peralatan.
Menurut Prigozhin, hanya 1-2 persen dari militan Wagner yang setuju untuk bergabung dengan tentara Rusia berdasarkan kontrak, dan sisanya berbaris menuju Kota Rostov-on-Don dalam "Pawai Keadilan" pada akhir pekan lalu dengan membawa tujuan damai.
Namun, prosesi tersebut dihantam dengan rudal yang ditembakkan dari helikopter hingga menewaskan sekitar 30 orang, kata Prigozhin.
Dia menuding kepala militer Rusia bertanggung jawab atas insiden itu.
Sebagai tanggapan, kelompok Wagner melakukan serangan terhadap Angkatan Udara Rusia, ujar Prigozhin. Dia tidak menyebutkan berapa banyak orang yang tewas.
Baca Juga: Pemberontakan Wagner Mereda, Rusia Cabut Pembatasan Jalan
"Kami berhenti pada saat detasemen pertama mendekati Moskow, mengerahkan artileri, melakukan pengintaian, dan jelas akan terjadi pertumpahan darah,” tutur Prigozhin.
"Kami berhenti karena dua faktor. Yang pertama, kami tidak ingin menumpahkan darah warga Rusia. Yang kedua, kami pergi untuk menunjukkan protes kami, dan bukan untuk menggulingkan pemerintah di negara itu," ujar dia, menambahkan.
Ketika kelompok Wagner berjarak sekitar 200 kilometer dari Moskow, kata Prigozhin, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengulurkan tangan dan menawarkan bantuan penyelesaian secara hukum.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Rupiah Ambruk, Plesiran Warga RI ke Luar Negeri Ikutan Anjlok
-
Viral Tagihan Listrik Naik di Medsos, PLN Ungkap Penyebabnya
-
Ratusan Driver Gojek Yogyakarta Turun ke Jalan, Loyalitas pada Sosok yang Dianggap Mengubah Nasib
-
Ancaman Teror Piala Dunia 2026, ISIS Ancam Serang Stadion dan Paus Leo XIV
-
Teddy Klaim Prabowo Pakai Dana Pribadi untuk Kunjungan Luar Negeri, Celios: Buktinya Mana?
-
Syarat Gencatan Senjata Permanen Iran, Israel Wajib Angkat Kaki dari Lebanon
-
Spesifikasi Huawei Nova 16: Andalkan Chip Kirin Kencang, Pesaing POCO X8 Pro Max
-
IHSG Masih Betah di Zona Hijau ke Level 6.195, Besok Berpeluang Lanjut
-
Purna Tugas sebagai Rektor UII, Fathul Wahid Ditetapkan sebagai Rektor Rakyat
-
Infrastruktur Uzur, Rano Karno Sebut Jalanan di Jakarta Masih Rawan Amblas