Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, membantah jika pihaknya disebut memaksakan ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Terlebih menjadikan AHY untuk cawapres sebagai syarat dalam penajajakan koalisi.
"Tidak ada paksa memaksa, tidak paksa memaksa," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Menurutnya, semua partai dalam penjajakan Koalisi Perubahan diberikan kesetaraan yang sama untuk bisa mengusulkan nama sebagai cawapres Anies.
"Semuanya dalam kesetaraan equal patnership prinsip ketiga partai ini sehingga semua-semuanya boleh mengusulkan. Boleh mendiskusikan tidak ada memaksakan begitu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan, jika ada partai politik mengusulkan atau menyodorkan kadernya hal tersebut merupakan hal yang wajar. Terlebih kader tersebut dianggap mumpuni untuk didorong maju dalam kontestasi pemimpin nasional.
"Hal yang wajar kalau partai-partai memiliki kader yang mempuni yang punya kapasitas kapabilitas dan punya kemampuan untuk memimpin negeri ya diusulkan," tuturnya.
"Ya nggak apa-apa kita usulkan apalagi mas AHY punya elektabilitas punya infrastruktur partai punya sumber daya manusia yang tidak harus membentuk struktur karna strukturnya sudah ada gitu dan relawannya banyak yang sudah akan mendukung punya organisasi sayap," sambungnya.
Jangan Bawa Kepentingan
Sebelumnya Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa jika ada partai politik lain yang mau mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, maka jangan bawa kepentingannya masing-masing.
Baca Juga: Koalisi Perubahan Terlihat Tak Solid, Malah Ancam Gagalkan Anies di Pilpres 2024
Ali mengatakan, bahwa partai calon mitra koalisi pendukung Anies harus sama dengan NasDem, yang mendukung Anies bukan demi kepentingan partai tapi kepentingan bangsa keseluruhan.
"Karena bagi NasDem mendukung Anies itu bukan untuk kepentingan NasDem tapi lebih kepada kepentingan bangsa secara keseluruhan," kata Ali kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
NasDem, kata Ali, meyakini jika Anies adalah harapan mensejahterakan rakyat Indonesia, hingga dianggap bisa membawa rasa keadilan. Menurutnya, partai mitra koalisi nanti harus memiliki pandangan yang sama.
"Nah, saya berharap mitra koalisi kita juga memiliki pandangan yang sama. Dia tidak boleh bicara tentang kepentingan partainya," tuturnya.
Lebih lanjut, Ali kemudian menyinggung soal adanya partai calon mitra koalisi pendukung Anies belum apa-apa sudah menyodorkan figur sebagai calon wakil presiden.
Partai tersebut, coba-coba membuat analisnya sendiri soal sosok cawapres Anies dan menyodorkan nama kadernya sendiri.
Berita Terkait
-
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Sama-sama Kunjungi Suku Baduy, Netizen: Ketemuan Kah? Jangan Sampe Bu Mega Tahu
-
3 Partai Pengusung Anies Baswedan Rebutan Ajukan Cawapres?
-
Koalisi Perubahan Terlihat Tak Solid, Malah Ancam Gagalkan Anies di Pilpres 2024
-
Soal NasDem Bakal Buka Komunikasi dengan Partai Lain, Demokrat: Itu Dinamika Saja, Koalisi Perubahan Masih Solid
-
Muncul Spanduk Anies Didukung HTI, Loyalis Pasang Badan: Ini Fitnah Sistematis!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024