Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengkritik isu penundaan pemilu yang kembali mencuat belakangan ini. Menurutnya, jika penundaan pemilu terlebih dilakukan untuk 2024 ini maka bangsa akan ribut.
"Sakit yang mewacanakan kembali soal tunda pemilu ini," kata Jansen saat dihubungi pada Selasa (7/2/2023).
Menurutnya dia, masih wajar jika wacana yang muncul soal perdebatan sistem proporsional terbuka atau tertutup atau soal perdebatan pemisahan Pilpres dengan Pileg.
"Kalau tadi wacanakan soal terbuka atau tertutup, pileg-pilpres dikembalikan terpisah atau tetap serentak, masih okelah walau waktu sudah mepet," ungkapnya.
Namun, jika penundaan pemilu benar dilakukan, Indonesia akan ribut besar.
"Tapi Pemilu? itu agenda 5 tahunan yang diatur Konstitusi. Menundanya akan buat ribut bangsa," pungkasnya.
Permainan Politik
Untuk diketahui, Wakil Ketua MPR RI fraksi PPP Arsul Sani, sebelumnya mengatakan, hingga kini masih ada pihak yang terus mendorong penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Sebagaimana juga informasi yg saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat juga ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan pemilu," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Baca Juga: Masinton PDIP: Tak Ada Alasan Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
"Yang berarti kalau itu terjadi, ada perpanjangan jabatan presiden, sambil presiden, perpanjangan jabatan anggota DPR, DPD, DPRD," sambungnya.
Ia menilai, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden muncul karena adanya kelompok tertentu yang sengaja mempermainkannya.
Kendati begitu, ia mengatakan, dalam partai politik sendiri tidak pernah sama sekali ada pembahasan mengenai isu tersebut.
"Tapi tidak berarti kalau kita bicara dalam konteks partai-partai politik, sedang ada atau akan ada pembicaraan tentang penundaan pemilu itu tidak sejauh ini," tuturnya.
Menurutnya, partai-partai politik kekinian justru masih tetap fokus Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
"Yang ada di kami. Artinya, partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi bahwa pemilu itu on schedule. Iya bahwa Pemilu itu on schudle akan berlangsung pada 14 Februari 2024," ujarnya.
Berita Terkait
-
Demokrat Tuding Isu Utang Rp 50 Miliar untuk Diskreditkan Anies: Banyak yang Sangat Cemas Bila Anies Jadi Presiden
-
Heboh Isu Ngutang ke Sandiaga Rp50 M saat Pilkada DKI, Demokrat Belain Anies: Itu Biasa, Tujuannya Diskreditkan Anies
-
Relawan Ganjar Pranowo Mania Dibubarkan, Jokman Batal Dukung Capres Rambut Putih?
-
PKS Bakal Kunjungi Markas Golkar Sore Ini, Mau Ajak Gabung Koalisi Perubahan Dukung Anies Di Pilpres 2024
-
Masinton PDIP: Tak Ada Alasan Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024