Suara.com - Ketua DPD Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan bahwa pihaknya tak hanya menyodorkan nama Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden pada Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas pihaknya bersama PAN dan PPP.
Menurutnya, nama Airlangga sebagai bacapres juga ditawarkan ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem.
"Sebagai partai yang telah memiliki keputusan parpol tentu itupun juga kita tawarkan gitu kan. Siapa pun," kata Ace di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (7/2/2023).
Ace mengatakan, sebagai sikap resmi partai soal pengusungan Airlangga sebagai bacapres tidak akan ditutupi.
"Kita harus sampaikan dong masa kita harus sembunyi soal sikap politik Kita," ungkapnya.
Sementara di sisi lain, Ace mengatakan, dalam Koalisi Indonesia Bersatu masih belum melakukan pembahasan terkait penentuan sosok capres-cawapres. Kendati begitu, Golkar tetap menawarkan nama Airlangga.
"Sejauh ini pembicaraan soal itu di tingkat KIB sendiri kan masih belum ya, sebagaimana yang disampaikan pak Airlangga. Tapi soal ya Golkar sendiri tetap akan menawarkan pak Airlangga sebagai calon presiden," pungkasnya.
Pertemuan dengan PKS
Sebelumnya PKS baru saja mengunjungi Kantor DPP Partai Golkar untuk melakukan pertemuan, Selasa (7/2/2023) sore. Pertemuan tersebut hanya membahas terkait hal normatif yakni soal kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca Juga: Golkar Masih Keukeuh di KIB, PKS Rayu Pakai Pantun, Mempankah?
"Pertemuan tadi itu berisi bagaimana kita membicarakan tentang pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai bangsa yang besar. Tentu salah satunya mengenai perspektif Konsolidasi demokrasi kita," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia dalam konferensi pers usai pertemuan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.
Menurutnya, kedua partai politik sudah melalui sejumlah pemilu. Sehingga atas dasar itu pelaksanaan pertumbuhan demokrasi harus dipastikan berjalan dengan baik.
"Kita sama-sama mengetahui kita sudah sedang melaksanakan tahapan pemilu insyaallah tidak lebih 370an hari lagi kita sudah sampai pada 14 February 2024. Dan tentu kita sama-sama sudah mempersiapkan diri," tuturnya.
"Nah walaupun pemilu itu adalah kontestasi partai politik, tadi kami sepakat sebagai pimpinan partai politik kita punya kewajiban untuk menjaga kondusifitas kebangsaan kita agar semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilu," sambungnya.
Kemudian hal yang dibahas dalam pertemuan juga, kata Doli, bagaimana penguatan partai politik. Menurutnya, kedua partai saling menghargai posisi politik masing-masing.
"Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa aja, tidak melihat posisi politik di dalam perjalanan satu di dalam atau di luar pemerintahan . Bagaimana kita bicara mengenai kepentingan bangsa dan negara," tuturnya.
Berita Terkait
-
Ditolak Fraksi PKS, Baleg Jalan Terus Bawa RUU Kesehatan jadi Inisiatif DPR
-
Elite PKS dan Golkar Jalin Kesepakatan Bersama Jelang Pemilu 2024, Ini Isinya
-
Absen Saat Sambangi Markas Golkar, PKS: Ahmad Syaikhu Sedang Sakit Kakinya
-
Golkar Masih Keukeuh di KIB, PKS Rayu Pakai Pantun, Mempankah?
-
Normatif, Pertemuan Golkar-PKS Cuma Bahas Soal Pematangan Kehidupan Berbangsa-Bernegara
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga