Suara.com - Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) menyebut ada 8 kriteria yang perlu dimiliki oleh Calon Presiden pada 2024 nanti. Satu dari 8 kriteria yang harus dimiliki yakni Capres 2024 nanti tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Sekjen Pena 98, Adian Napitupulu mengatakan, kriteria yang ditetapkan oleh pihaknya telah dikomunikasikan ke semua pihak, termasuk para pimpinan partai politik.
“Kita mengkomunikasikan ke semua pihak lah,” kata Adian, dalm peresmian Graha Pena 98, di kawasan Menteng Jakarta Pusat, pada Minggu (19/2/2023).
Namun, dalam 8 kriteria yang disampaikan oleh pihaknya, Adian tidak menyebutkan nama salah seorang Capres.
“Kapasitas kita sebagai pena 98 kita akan bicara tentang reformasi dulu tentang siapa yang mengisi reformasi, kita akan membicarakan kita akan membuat kriterianya,” ucapnya.
Namun, jika 8 kriteria yang diusung oleh pihaknya tidak dapat diterima oleh konstitusi, maka pihaknya tidak bakal memaksakan kehendaknya.
“Kita tidak akan mengatakan, saya lebih pintar dari konstitusi, engga. Tapi kita akan bilang ini loh keinginan kita. Kalau mau pake sukur, engga syukur,” ungkapnya.
Adian juga menyebut, jika Pena 98, tidak bakal memaksakan kehendak untuk menbagas kriteria yang diterapkan mnya kepada para elit atau pimpinan partai. Namun pihaknya tidak menutup diri jika pihaknya diajak berdiskusi terkait kriteria yang ditetapkannya.
“Kalau mereka mau ajak diskusi ya, engga juga gak papa. Saya tidak bertanggung jawab atas orang-orang, saya bertanggung jawab atas bangsa dan rakyat diluar sana,” ucap Adian.
Baca Juga: 8 Kriteria Tentukan Capres 2024 Versi Pena 98, Salah Satunya Harus Tolak Politik Identitas
Berikut 8 kriteria Capres yang diajukan oleh Pena 98:
- Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebhinekaan;
- Bukan bagian dari rezim Orde Baru;
- Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas;
- Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM;
- Tidak pernah terlibat kasus korupsi;
- Melanjutkan Program Kerja Presiden Joko Widodo;
- Berkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria;
- Berkomitmen melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta berpihak kepada rakyat.
Berita Terkait
-
8 Kriteria Tentukan Capres 2024 Versi Pena 98, Salah Satunya Harus Tolak Politik Identitas
-
CEK FAKTA: Adian Napitupulu Permalukan SBY di Live Acara Mata Najwa, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Adian Napitupulu PDIP Sukses Bikin Malu SBY di Siaran Langsung Televisi
-
CEK FAKTA: Tiga Parpol Terlibat Upaya Makar, Adian Napitupulu Diperintah Khusus Jokowi, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Benarkah Breaking News 3 Partai Terlibat Upaya Makar atas Titah Jokowi?
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024