Kotak Suara / Gaspol
Senin, 20 Februari 2023 | 14:51 WIB
Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir (tengah), Wakil Ketua Umum PSSI terpilih Zainudin Amali (kiri) dan Ratu Tisha (kanan) bertumpu tangan bersama usai menyampaikan pidato dalam Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (KLB PSSI) 2023 di Jakarta, Kamis (16/2/2023). Dalam kongres tersebut Erick Thohir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, sementara Zainudin Amali dan Ratu Tisha terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI untuk kepengurusan PSSI periode 2023-2027. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

Ia mencontohkan pada masa La Nyalla Mattalitti yang tidak selesai memimpin PSSI karena tersandung kasus pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2011 sampai 2014.

Akhirnya, La Nyalla dipaksa mundur dalam KLB PSSI yang digelar pada 2016 silam. Kemudian Eddy Rahmayadi, yang kala itu masih menjadi Pangksotrad, menggantikannya setelah menang dalam voting di KLB dengan menyinyingkirkan sejumlah nama kandidat seperti Moeldoko dan Eddy Rumpoko.

Namun Eddy tidak menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketum PSSI. Eddy lebih memilih untuk meninggalkan rangkap jabatannya dengan memilih fokus menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Ketum PSSI Tidak Pernah Selesai

"Sejak zaman La Nyalla Mattalitti, Ketua Umum PSSI tidak pernah selesai menyelesaikan tugasnya. Kalau ditanya, Eddy Rahmayadi misalnya, saat jadi Sumatera Utara-1, akhirnya mundur," katanya.

Edy sendiri akhirnya mundur dari Ketum PSSI pada Januari 2019 usai terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Ia sebelumnya mundur karena mendapat tekanan publik setelah Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2018 serta makin menajamnya kasus pengaturan skor yang terjadi di tubuh PSSI.

Pemilihan ketua umum PSSI di Jakarta, Kamis (10/11).

Pensiunan jenderal bintang tiga ini kemudian meneruskan estafet kepemimpinannya kepada Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Alih-alih perbaikan, Joko Driyono kemudian disebut terlibat skandal pengaturan skor yang membuatnya dijebloskan ke penjara.

Jabatan Ketum PSSI kemudian berlanjut kepada Iwan Budianto yang menjadi Ketum PSSI sementara hingga akhirnya kembali digelar KLB pada November 2019 yang memunculkan nama Iwan Bule.

Saat Iwan Bule terpilih menjadi Ketum PSSI, harapan sepakbola Indonesia bisa berkembang. Namun sayang, ketika di tengah jalan, banyak pecinta sepakbola Indonesia yang pesimis.

Baca Juga: Pastikan PSSI Tak Dijadikan Kendaraan Politik 2024, DPR akan Pantau Kinerja Erick Thohir Day to Day

Hal tersebut dipicu banyaknya baliho bergambar Iwan Bule bertebaran di sejumlah titik Kota Bandung hingga membuat publik berasumsi Iwan Bule akan mencalonkan diri pada Pilkada Jabar.

Meski tak sehebat tekanan untuk Eddy Rahmayadi, namun tetap saja hal itu menjadi perhatian publik. Puncaknya saat terjadi Tragedi Kanjuruhan yang membuat tekanan publik makin membesar untuk meminta jajaran PSSI mundur.

Bahkan menurut sumber Suara.com, Iwan Bule sempat menemui salah satu tokoh di Jawa Barat untuk meminta restu maju pilgub.

"Waktu itu sempat ke sini, mau minta restu. Tapi, dia (Iwan Bule) diminta untuk menyelesaikan dulu soal Kanjuruhan," ujarnya.

Batu Loncatan

Fenomena batu loncatan seperti yang dilakukan Eddy Rahmayadi dan Iwan Bule menurut Akmal memang menunjukan sepakbola memiliki dampak signifikan dalam politik Indonesia.

"Sejauh ini yang berdampak justru cuma buat politisinya. Buat sepakbolanya belum banyak ya. Untuk politisinya berdampak besar, karena sepak bola ini mengandung unsur politik yang sangat seksi karena sepak bola itu kan penontonnya banyak. Dibanding cabang olahraga lain, sepakbola yang paling seksi," kata Akmal kepada Suara.com.

Terkait Erick Thohir, Akmal menilai memang sangat berpotensi bakal mendompleng elektabilitas Menteri BUMN tersebut dalam panggung politik nasional. Terlebih untuk kepentingan Pemilihan Presiden 2024 nanti yang begitu besar.

Ia mengungkapkan, tak heran jika menjadi Ketua Umum PSSI merupakan batu loncatan yang begitu mumpuni, termasuk bagi Erick Thohir. Apalagi kini nama Erick Thohir digadang-gadang menjadi cawapres.

Koordinator Save Our Soccer (SOS) Akmal Marhali (@akmalmarhali/Instagram)

"Kalau saya lihat sih, kemungkinan seperti itu. Ya artinya, dibuktikan saja nanti. Apakah bulan September beliau nanti nyalon jadi cawapres," ungkapnya.

Sebenarnya, Akmal mengemukakan, PSSI bisa membuat fakta integritas untuk kandidat ketua umum sebelum pemilihan ketum PSSI digelar.

Hal tersebut diperlukan agar siapapun yang nantinya terpilih menjadi pejabat federasi sepakbola nasional itu, tidak bakal mundur meninggalkan jabatan, entah sabgai ketua atau wakil ketua umum PSSI di tengah masa jabatan.

"Artinya, mereka bakal terus menjabat hingga masa jabatan berakhir," ujarnya. 

Senada dengan Akmal Marhali, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan agar Erick Thohir tidak menjadikan jabatan Ketum PSSI hanya menjadi batu loncatan untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Saya menyeru dan saya memberikan imbauan moral kepada Mas Erick Thohir, saya berharap sekali PSSI jangan terjebak jangka pendek, terutama kepada konteks kepentingan politik jangka pendek," kata Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Ia menegaskan, saat ini publik sudah lama menanti dan menunggu lama untuk perubahan di tubuh PSSI secara khusus, dan umumnya untuk sepakbola di Indonesia.

"Saya meyakini ketika PSSI terjebak jangka pendek tetutama kepada kepentingan politik jangka pendek yang jadi korban menurut saya publik sepakbola kita dan saya kira perlu dihindari, apapun suasananya," katanya.

=========================

Tim Liputan Adie Prasetyo Nugraha, Faqih Fatturahman, Novian Ardiansyah

Load More