Cegah Politik Identitas Seperti 2019, Kemenag Awasi Ketat Rumah Ibadah Jelang Pemilu 2024

Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) berupaya melakukan pengawasan jelang Pemilu 2024, tepatnya agar tidak terjadi politik identitas. Salah satunya dilakukan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Papua Barat yang mulai mengawasi terjadinya politik praktis di rumah ibadah.

Kepala Kanwil Kemenag Papua Barat, Luksen Jems Mayor menjelaskan bahwa langkah itu dilakukan agar tidak terjadi politik identitas seperti pada tahun 2019. Ia menilai berdasarkan pemilu sebelumnya, perpecahan antar umat beragama masih terasa hingga kini.

Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawasi rumah ibadah dari politik identitas, sehingga politik yang membawa-bawa agama bisa dihindari.

"Mengambil pelajaran (dari Pemilu 2019) tersebut, kami, Kementerian Agama diberi mandat untuk melakukan pengawasan ketat menjaga rumah ibadah dari kampanye politik," ujar Luksen di Manokwari, Sabtu (25/2/2023).

Luksen mengatakan, pegawai Kemenag di tingkat Kabupaten dan Provinsi akan diberi sanksi berat jika sampai ditemukan kampanye di rumah ibadah, tetapi tidak melaporkan pada pengawas Pemilu.

"Bahkan hingga kepala kanwil seperti saya akan diberi sanksi berat jika menemui tapi tidak melaporkan, hal itu juga berlaku untuk semua pegawai Kementerian Agama," lanjut Luksen.

Meski begitu, diperlukan komitmen bersama dari penyelenggara Pemilihan Umum dan juga Partai Politik yang bertarung pada Pemilu agar tidak menggunakan rumah ibadah sebagai panggung politiknya.

"Komitmen bersama sangat dibutuhkan semua orang, agar keberhasilan pemilu tanpa melibatkan agama manapun bisa terwujud di negara kita," sebut dia.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk membuat komitmen bersama mencegah politik agama di Papua Barat.

Baca Juga: Bela Koalisi Perubahan, Demokrat: Hasto PDIP Politisi Feodal dan Arogan!

"Tanggal 8 Maret nanti kita akan bertemu dengan KPU dan Bawaslu tapi juga partai politik di Provinsi Papua Barat daya untuk menyatakan komitmen bersama," tandas Kakanwil. [ANTARA]