Suara.com - Perjuangan Partai Prima demi lolos sebagai peserta Pemilu 2024 kini akan segera terbayarkan. Pasalnya, partai yang baru berdiri selama 2 tahun lebih ini sempat gagal sebagai peserta pemilu lewat verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, hal tersebut tidak menggetarkan langkah para kader untuk terus berjuang menembus pesta politik 2024 sebagai salah satu peserta.
Tak tanggung-tanggung, Partai Prima bahkan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hasilnya, gugatan itu dikabulkan PN Jakpus yang meminta KPU menunda Pemilu 2024.
Partai Prima sendiri memang tergolong partai yang baru. Tercatat, partai ini baru berdiri sejak 20 Juli 2020 lalu di tengah-tengah kisruhnya isu pandemi di masyarakat.
Sejak awal berdiri, para kader partai Prima pun berusaha keras agar dapat memenuh semua kualifikasi dari terbentuknya suatu partai, termasuk mengajukan partai Prima sebagai peserta Pemilu 2024.
Perjuangan para kader atas keabsahan partai ini pun terbayarkan karena di akhir tahun 2020, Partai Prima dinyatakan sebagai partai politik resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Sembari melengkapi semua verifikasi serta kualifikasi partai, Partai Prima pun mendeklarasikan diri sebagai partai yang diusung oleh rakyat pada tahun 2021. Nama Partai Prima pun semakin dikenal karena para kader masif menyebarluaskan berita soal adanya partai muda ini.
Hingga di tahun 2022, KPU membuka pendaftaran peserta Pemilu 2024. Hal ini pun langsung menjadi fokus Partai Prima untuk segera melengkapi semua berkas partai dan mengajukan pencalonan partai ke KPU.
Namun sayang, Partai Prima dinyatakan tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Pihak Partai Prima pun langsung mengajukan gugatan sengketa pemilu kepada KPU atas dugaan adanya pelanggaran administrasi Pemilu.
Baca Juga: Mahfud MD: Bu Mega Selalu Meneriakkan, Siapa Pun Harus Taat Konstitusi
Gugatan ini pun diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, hasil gugatan kepada kedua lembaga ini menunjukkan hasil yang berbeda.
Pihak Bawaslu sendiri mengabulkan tuntutan Partai Prima, sedangkan PTUN menolak secara resmi gugatan yang diajukan.
Merasa tak puas karena ditolak oleh PTUN, Partai Prima juga mengajukan gugatan ke PN Jakpus yang akhirnya juga mengabulkan gugatan Partai Prima.
Hingga akhirnya, pihak Bawaslu secara resmi meminta kepada KPU untuk melakukan verifikasi ulang kepada berkas Partai Prima yang sebelumnya ditolak.
Hal ini pun membuat kader Partai Prima berkomitmen dan optimis partai mereka akan lolos sebagai peserta pemilu 2024.
Kontributor : Dea Nabila
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Bu Mega Selalu Meneriakkan, Siapa Pun Harus Taat Konstitusi
-
Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati, Puan Sebut Suasana Politik yang Memanas Jadi Sorotan
-
Wow! Ada 1.610 Nama Bacaleg di Pemilu 2024 dari PDI Perjuangan Jateng
-
Serukan Pemilu Damai, PDIP: Konflik Terjadi Bukan Karena Ajaran Agama Tetapi Ambisi Politik Atas Nama Agama
-
Mengingat Kembali Suara 2 Menko Jokowi yang Gaungkan Pemilu 2024 Ditunda
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
-
Surat Wasiat dari Bandung: Saat 'Baby Blues' Bukan Cuma Rewel Biasa dan Jadi Alarm Bahaya
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024