Analis: Koalisi Besar Dibentuk Karena KIB dan KKIR Buntu Soal Capres-Cawapres

Suara.com - Pembentukan Koalisi Besar mencuri perhatian lantaran berhasil menggabungkan dua koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai pembentukan Koalisi Besar itu untuk memecah kebuntuan yang ada di dua koalisi tersebut.

KIB dibentuk oleh PAN, PPP dan Golkar. Sementara KKIR dibentuk Gerindra dan PKB.

Sebelum Koalisi Besar dibentuk, KIB dan KKIR masih berkutat pada pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Problem atau kerumitan itu tampak dari tidak adanya kepastian soal siapa yang akan didukung baik oleh KIB maupun KKIR, tidak ada perkembangan yang signifikan dalam setahun terakhir, dan juga tidak ada mekanisme yang disepakati dalam penentuan capres-cawapres," kata Arya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4/2023).

Koalisi Besar yang diinisiasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantas diharapkan bisa membantu memecahkan kebuntuan tersebut. Terlebih Arya melihat keberadaan Jokowi justru bisa menjadi jangkar dan magnet pembentuk serta perekat perbedaan di antara parpol anggota KIB dan KKIR.

"Pak Jokowi menjadi jangkar karena beliau dianggap bisa mempertemukan kepentingan-kepentingan politik yang berbeda di antara partai politik tersebut," ucapnya.

Rentan Bubar

Meski begitu, Arya juga tidak menutupi ancaman Koalisi Besar bubar karena adanya manuver dari partai di luar koalisi. Manuver itu dikatakan Arya berasal dari PDIP.

"Misalnya saja jika ada manuver-manuver politik yang dilakukan oleh PDIP, misalnya membangun komunikasi yang serius dengan salah satu atau dua partai dalam koalisi besar hingga akhirnya berkoalisi, pasti akan mempengaruhi koalisi besar," ujarnya.

Baca Juga: Koalisi Besar Rentan Pecah, 'Kuncinya' di Jokowi

Bukan hanya PDIP, Jokowi juga dianggap bisa menjadi penyebab kerentanan yang timbul di Koalisi Besar.

"Karena Pak Jokowi menjadi magnet pembentuk dan perekat serta jangkar koalisi, maka ketika interest beliau berubah dan ada pembicaraan yang serius dengan PDIP, maka hal itu akan mempengaruhi koalisi besar," terangnya. [ANTARA]