Perjalanan Panjang Ganjar Pranowo Menapaki Pilpres 2024

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo akhirnya mendapat restu dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi calon presiden (capres) yang akan diusung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pria kelahiran Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah (Jateng) ini memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam panggung politik tanah air. Pun pengusungannya tak lepas dari segala kontroversi yang terjadi dalam dinamika partai berlambang banteng moncong putih.

Memulai karier politik saat menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) di Yogyakarta. Ganjar bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), organisasi ekstrakampus berdiri sejak 1954.

Dari GMNI sendiri lahir politisi yang kemudian menapaki karir politik di PDIP, termasuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagai aktifis, Ganjar pernah terlibat dalam aksi demonstrasi terhadap Rektor UGM Koesnadi Hardjasoemantri yang menjabat antara 1986 dan 1990.

Ganjar kemudian menyelesaikan gelar sarjananya pada tahun 1995.

Tak butuh waktu lama, Ganjar menapaki jejak politiknya dengan bergabung bersama PDIP. Kemudian antara Tahun 2002 dan 2005, dia menjabat sebagai deputi Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP.

Selain itu, Ganjar juga sempat menjadi anggota bidang penggalangan panitia pemilihan umum (pemilu) di partai yang bermarkas di Jakarta Pusat tersebut. Pada tahun 2004 dan 2013, Ganjar menjadi Anggota DPR.

Pada periode pertamanya di gedung dewan, Ganjar menjadi anggota Komisi IV. Kemudian pada periode keduanya, Ganjar bergeser ke Komisi II.

Saat menjadi anggota komisi II yang mengawasi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilihan umum, pertanahan, dan reforma agraria, mencuat kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Baca Juga: Jelang Penetapan Capres PDIP, Sejumlah Mobil Berdatangan Memasuki Istana Batu Tulis

Kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun menyeret sejumlah anggota DPR Komisi II.

Mantan anggota DPR Muhammad Nazaruddin mengatakan bahwa Ganjar diduga menerima uang dalam pengadaan kartu identitas tersebut pada 2011 dan 2012. Namun, Ganjar mengatakan bahwa dia telah menolak tawaran uang tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan tidak menemukan bukti keterlibatan Ganjar.

Hal tersebut pernah disampaikan mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang mengatakan tidak ada bukti Ganjar terlibat dalam kasus korupsi E-KTP.

"Saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya (keterlibatan Ganjar) belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bilang begitu? Penyidik nya dulu saya, kok. Jadi saya yang lebih tahu," katanya dalam siaran daring di kanal YouTube Novel Baswedan.

Dalam tayangan berjudul "3 Tokoh KPK Turun Gunung Melawan Politisasi" itu, Novel menegaskan, Ganjar tidak termasuk orang yang mengembalikan uang dalam kasus korupsi E-KTP.

"Nggak, nggak, itu dibilang mengembalikan (uang) itu enggak benar," ucapnya menegaskan.