Pro Kontra Jokowi Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi Besar: Disebut Atur 'Persekongkolan'

Suara.com - Presiden Joko Widodo berencana mengumpulkan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi besar.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (26/4/2023).

"Nanti kita akan kumpul. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat, Bapak (Jokowi) akan mengumpulkan ketua-ketua umum partai untuk silaturahim," kata Zulhas.

Ia mengaku belum mengetahui kapan pertemuan itu akan digelar. Namun Menteri Perdagangan itu mengatakan, pertemuan dengan ketum parpol tersebut akan membahas dinamika politik terbaru.

Salah satu hal yang akan dibahas adalah mengenai pencapresan Ganjar Pranowo yang baru saja diusung oleh PDI Perjuangan.

"Ya (pencapresan Ganjar). Ini kan ketemuan. Besok KIB, habis itu tadi Bapak (Jokowi) mengundang ketum partai untuk ngopi bareng," ujar Zulhas.

Belum juga digelar, rencana pertemuan tersebut menuai pro dan kontra di media sosial. Salah satu yang mengkritisi rencana pertamuan Jokowi dengan ketum parpol itu adalag mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu.

Melalui akun instagramnya @msaid_didu, Said Didu mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang ingin mengumpulkan para ketum parpol.

Lebih lanjut, ia menilai langskah Jokowi tersebut merupakan upaya untuk menggiring para parpol koalisinya.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Jokowi, Anne Ratna Mustika Akan Kembangkan Pertanian Sorgum di Purwakarta

“Parpol. diatur Presiden utk calon Presiden berikutnya dan mereka semua membebek. Ini demokrasi apa ?” cuitnya pada Rabu, 26 April 2023.

Dalam cuitannya yang lain, Said Didu mempertanyakan apakah langkah Jokowi tersebut adalah upaya untuk melanggengkan oligarki.

“Mengatur persekongkolan oligarki ?” demikian kicau Said Didu pada Kamis (27/4/2023).

Cuitan Said Didu itu lantas mendapatkan tanggapan dari warganet lainnya. Pro dan kontra di kalangan warganet pun tak terhindarkan.

“Presiden yang sekaligus petugas partai dapat tugas dari partai nya untuk mendukung Capres yang ditugaskan oleh partai nya,” tulis salah satu warganet.

“Monarchy berkedok Demokrasi. Nanti Presiden 2024 menguasai smp 2034  & digantikan putra mahkota yg skr berjasa menaikkan dia, 10 thn nanti berkuasa digantiin adiknya 10thn,” sambung warganet lainnya.