Suara.com - Partai Buruh berencana memperkenalkan sosok bakal calon presiden yang kemungkinan diusung pada Pilpres 2024, saat acara May Day Fiesta di Istora Senayan, Senin (15/) awal pekan depan.
"Ada kemungkinan juga ucapan Hari Buruh Internasional dari calon presiden yang sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Buruh," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (29/4/2023).
Namun, kata Said, sosok bakal capres tersebut baru direkomendasikan dalam rakernas sehingga belum bisa dikatakan resmi diusung partainya.
"Ada satu atau dua mungkin akan hadir calon presiden yang sudah direkomendasi dalam Rakernas Partai Buruh," tambah dia.
Kehadiran sosok bakal capres pada acara Partai Buruh itu juga belum bisa dipastikan oleh Said Iqbal. Sebab organisasinya baru melayangkan undangan dan belum mendapat tanggapan.
Terdapat dua nama bakal capres yang sempat dibahas dalam Rakernas Partai Buruh, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Sebelum May Day Festive, Partai Buruh berencana berdemonstrasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara.
Said mengatakan, partainya menargetkan 100 ribu kader maupun simpatisan bakal ikut demonstrasi. Tapi hingga Sabtu ini, baru 50 ribu yang dipastikan sebagai peserta.
"Kami akan menuntut pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya 9 poin terkait isu buruh dan 3 poin isu petani," kata Said.
Mereka juga menuntut pemerintah mencabut ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.
Partai buruh akan menuntut agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga segera disahkan.
Dalam demonstrasi yang sama, Partai Buruh bakal menyatakan menolak RUU Kesehatan serta bank tanah.
"Kami juga bakal menyuarakan dilaksanakannya reforma agraria dan kedaulatan pangan," kata Said.
Kemudian, mereka akan meminta para calon presiden 2024 agar proburuh dan kelas pekerja. Terakhir, buruh menuntut penghapusan outsourcing dan menolak upah murah.
Berita Terkait
-
Sempat Anjlok Usai Tolak Timnas Israel, Elektabilitas Ganjar Kembali Meroket Pasca Diumumkan Jadi Capres
-
Cek Fakta: Demokrat Usung Ganjar Pranowo sebagai Capres, Kubu Anies Baswedan Panas Dingin
-
Gelar Aksi May Day Nanti, 50 Ribu Buruh Bakal Kepung Gedung MK dan Istana Negara
-
Sebut Usung Ganjar Jadi Capres Tanpa Adanya 'Bisikan', Masinton PDIP: Ibu Mega Sangat Otonom
-
Puan Unggah Foto Lawas Gandeng Ganjar Pranowo, Ini Makna Pesan Khususnya Menurut Pengamat
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024