Gibran Siap Jadi Jurkam PDIP: Tunggu Instruksi

Suara.com - Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengaku hingga saat ini dia belum mendapat arahan dan instruksi resmi untuk menjadi juru kampanye untuk wilayah Surakarta bagi PDI Perjuangan pada Pemilu 2024.

"Saya malah belum dapat arahan," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (5/5/2023).

Dia memastikan siap menerima tugas yang diberikan tersebut.

"Ya, kalau dikasih tugas, saya berangkat. Saya tergantung arahan dan perintah. Kalau ditugasi, langsung mangkat (berangkat)," tambahnya.

Terkait hal itu, Gibran pun mengaku belum ada bayangan dan rencana apa pun terkait upaya kampanye pemenangan partai banteng moncong putih tersebut.

"Menunggu instruksi dulu, disuruh ngapain, penetrasi ke mana. Kan saya butuh instruksi juga dari ketua umum, ini belum dapat," katanya.

Terkait kemungkinan dirinya harus menjalani cuti sebagai Wali Kota Surakarta selama menjadi juru kampanye, Gibran pun belum dapat memastikan hal itu.

"Ya, nanti dulu, lihat dulu," imbuhnya.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta akan menjadikan Gibran sebagai juru kampanye pemenangan Pemilu 2024 untuk wilayah Surakarta.

Baca Juga: Disebut-sebut Jadi Juru Kampanye PDI Perjuangan di Pemilu 2024, Gibran: Kalau Dikasih Tugas, Saya Berangkat

"Nanti, Mas Gibran, pak wakil (Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa), dan beberapa tokoh masyarakat akan kami lakukan pendekatan dan akan kami masukkan dalam juru kampanye Pemilu 2024," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Surakarta Her Suprabu.

Her mengatakan nama-nama tersebut akan diusulkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Selanjutnya, jika sudah ditetapkan, maka akan dicatatkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai juru kampanye resmi.

"Ini kami inventarisasi dulu tokoh-tokoh yang akan kami masukkan," ujarnya.

Untuk diketahui, pendaftaran bakal capres dan cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, ada 575 kursi di parlemen, sehingga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (Sumber: Antara)