'Berhentilah Berbohong!' Jokowi Diskakmat Alibi Panggil 6 Ketum Parpol ke Istana Buat Diskusi Kenegaraan

Suara.com - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu angkat bicara soal alibi Presiden Jokowi panggil 6 ketua umum parpol ke Istana Kepresidenan cuma buat diskusi masalah negara.

Menurutnya, eks Gubernur DKI Jakarta itu sudah jelas-jelas menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

"Diskusi dengan gunakan fasilitas negara, yang diundang hanya Ketua Parpol koalisi untuk capres yang akan didukung 2024. Sekali lagi, berhentilah berbohong. Itu saja," kata Said Didu, Jumat (5/5/2023).

Momen Jokowi memanggil 6 ketum parpol ke Istana memang menjadi sorotan masyarakat luas.

Banyak pihak yang menilai Jokowi mengintervensi jalannya Pilpres 2024 demi melanggengkan kekuasaannya setelah lengser.

Meski demikian, Jokowi membantah kedatangan 6 ketum parpol ke Istana sebagai bentuk 'cawe-cawe' presiden dalam kontestasi politik.

Ia menyangkal pertemuan tersebut khusus untuk membahas politik, melainkan hanya mendiskusikan masalah negara.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5/2023).

Dalam pertemuan yang digelar Selasa (2/5/2023) malam itu, ada 6 ketum parpol hadir di Istana menemui Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Langsung Ketawa Nyinyir Saat Dikasih Tahu Warga Jalan Seputih Raman Lampung Baru Diperbaiki 2 Hari Lalu

Mereka adalah para pentolan pendukung pemerintah, yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Sementara itu, Ketum NasDem Surya Paloh yang masih masuk jajaran parpol pendukung pemerintah tidak diundang dalam pertemuan.

Ini merupakan pertemuan kedua Surya Paloh tak diundang ke barisan koalisi pemerintah.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.